PGRI Bondowoso Jelaskan Status Hukum dan Klarifikasi Isu Terkait Gugatan
PGRI Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa organisasinya telah memiliki putusan hukum yang tetap (inkrah) serta mengantongi Peninjauan Kembali (PK). Hal ini disampaikan oleh Ketua PGRI Bondowoso, Suhartono, dalam rangka memberikan penjelasan kepada seluruh anggota terkait perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung.
Ia menyatakan bahwa isu-isu yang beredar di tengah masyarakat, khususnya di media sosial, tentang kemenangan kubu lain dalam gugatan tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, klaim tersebut berasal dari objek gugatan yang berbeda dan belum final. Oleh karena itu, ia meminta seluruh anggota untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya.
Perkara Berbeda dan Kekuatan Hukum yang Tetap
Suhartono menjelaskan bahwa gugatan yang saat ini sedang berlangsung adalah gugatan faktual. Sementara itu, kepengurusan yang saat ini berjalan masih memiliki kekuatan hukum tetap. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi putusan inkracht dan PK.
“Jadi kemenangan mereka itu beda gugatan sebenarnya. Tidak ada kemenangan yang diiming-iming mereka, karena dari sisi kemenangan tahap pertama itu kami sudah mengantongi inkracht,” ujar Suhartono saat memberikan keterangan di Gedung PGRI setempat, Rabu (20/5/2026).
Untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas, PGRI Bondowoso menggelar kegiatan konsolidasi dan penguatan organisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh anggota memahami situasi yang sedang berlangsung serta tetap percaya pada kekuatan hukum yang dimiliki organisasi.
Proses Kasasi Masih Berlangsung
Suhartono menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menempuh proses kasasi terkait perkara terbaru tersebut. Oleh karena itu, ia meminta seluruh anggota untuk tetap tenang dan tidak mudah termakan isu yang berkembang.
“Kami tetap mengimbau jangan termakan isu itu, karena itu menyesatkan. Apalagi ini masih berproses,” katanya.
Pernyataan Wakil Ketua PGRI Jawa Timur
Selain itu, Wakil Ketua I PGRI Jawa Timur, Siswaji, juga menegaskan bahwa kepengurusan hasil Kongres 2023 memiliki dasar hukum yang sah dan tidak sedang digugat. Ia mengajak seluruh anggota PGRI untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang terkait organisasi.
“Kepengurusan hasil Kongres 2023 sah secara hukum dan tidak sedang digugat. Kami mengajak seluruh anggota PGRI tetap solid dan tidak mudah terprovokasi isu yang berkembang,” pungkasnya.
Konsolidasi dan Penguatan Organisasi
Dalam rangka memperkuat posisi PGRI Bondowoso, kegiatan konsolidasi dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas organisasi. Dengan adanya penjelasan yang jelas dan transparan, diharapkan seluruh anggota dapat memahami situasi yang sedang berlangsung dan tetap mendukung perjuangan organisasi.
PGRI Bondowoso juga menegaskan bahwa semua tindakan hukum yang diambil selalu didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, organisasi tetap berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan baik.










Discussion about this post