Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Membela Nadiem Makarim dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim. Ia menilai bahwa tuntutan hukuman 18 tahun penjara serta denda besar tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Mahfud menjelaskan bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Selain itu, ia juga memastikan bahwa tidak ada bukti aliran dana yang jelas kepada Nadiem atau pihak lainnya. Ia menegaskan bahwa kenaikan aset yang sempat menjadi sorotan berasal dari kepemilikan saham yang sudah dimiliki sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri.
“Kalau melihat fakta persidangan, kerugian negara tidak ada, aliran uang ke terdakwa juga tidak terbukti,” ujar Mahfud dalam kuliah umum di Universitas Dr. Soetomo pada Sabtu (16/5/2026).
Ia juga mengkritik tuntutan jaksa yang dinilai terlalu berat. Menurut Mahfud, tuntutan tersebut perlu dikaji ulang agar selaras dengan fakta persidangan dan logika hukum yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan bahwa dalam struktur pengadaan, tanggung jawab utama berada pada pejabat pembuat komitmen, bukan pada menteri sebagai pengambil kebijakan umum.
Nadiem, menurut Mahfud, hanya memberikan arahan terkait penggunaan Chromebook dalam kebijakan pendidikan. Sementara itu, aspek penentuan harga berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP). Pernyataan ini memicu kembali perdebatan di tengah publik mengenai apakah proses hukum dan tuntutan yang diajukan sudah benar-benar mencerminkan fakta persidangan.
Sidang Lanjutan Ditunda untuk Proses Pemulihan Kesehatan Nadiem Makarim
Perjalanan hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook masih terus berlanjut. Setelah sidang pembacaan tuntutan yang menyita perhatian publik, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat resmi menetapkan agenda sidang berikutnya, yakni pembacaan nota pembelaan atau pleidoi yang akan digelar pada 2 Juni 2026 mendatang.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu (13/5/2026). “Jadi untuk menyampaikan nota pembelaan, mungkin masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni,” kata Purwanto dalam persidangan.
Hakim memberikan jeda sekitar tiga minggu sebelum sidang lanjutan digelar. Waktu tersebut tidak hanya digunakan untuk menyusun nota pembelaan dari tim kuasa hukum maupun terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem yang baru saja menjalani operasi.
Hakim menyebut informasi medis yang diterima pengadilan menyatakan masa pemulihan pasca tindakan operasi memerlukan waktu cukup panjang. “Sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran, untuk masa penyembuhan setelah tindakan langsung kurang lebih tiga sampai enam minggu,” ujar Purwanto.
Karena itu, majelis berharap masa penundaan sidang dapat dimanfaatkan terdakwa secara optimal untuk proses pemulihan kesehatan. “Jadi majelis berharap semoga waktu ini bisa lebih optimal dapat digunakan untuk penyembuhan,” lanjutnya.
Dalam persidangan tersebut, hakim juga memastikan bahwa nota pembelaan nantinya tidak hanya dibacakan oleh penasihat hukum, tetapi juga akan disampaikan langsung oleh Nadiem sebagai terdakwa.
Tuntutan Jaksa: 18 Tahun Penjara dan Denda Besar
Sebelumnya, dalam sidang pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman berat terhadap Nadiem dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Jaksa menuntut pidana penjara selama 18 tahun, yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara.
Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. “Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah Rp 1 miliar yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” kata jaksa.
Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam jumlah sangat besar. Nilai uang pengganti yang dituntut mencapai Rp809,596 miliar serta Rp4,871 triliun yang disebut berkaitan dengan harta kekayaan terdakwa yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sahnya. “(uang pengganti) merupakan harta kekayaan Terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi,” ucap jaksa.
Jaksa juga menyatakan apabila terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun. Dalam tuntutannya, jaksa turut meminta agar barang bukti tetap sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp10 ribu kepada terdakwa.










Discussion about this post