, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan respons terkait rencana pemerintah dalam menyediakan kredit dengan bunga rendah melalui bank milik negara. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai inisiatif yang diusulkan oleh pemerintah sangat positif dan dapat menjadi peluang bisnis berkelanjutan bagi perbankan.
“Program ini sangat baik dan dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki akses ke perbankan, untuk merasakan manfaatnya secara berkelanjutan,” ujar Dian dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Sabtu (16/5/2026).
Dian menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko oleh industri perbankan dalam menjalankan program tersebut. Ia menilai hal ini diperlukan agar program bisa berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan dan toleransi risiko setiap bank.
Selain itu, OJK juga mengajak industri perbankan untuk memperkuat pengawasan dan melakukan uji tekanan (stress test) secara berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan ketahanan modal dan kualitas aset tetap terjaga dalam berbagai skenario ekonomi.
OJK juga meminta bank untuk melakukan pencadangan yang cukup sesuai dengan aturan yang berlaku, guna mengantisipasi potensi kerugian dari kredit yang diberikan. Selain itu, industri perbankan diharapkan tetap mematuhi prinsip 5C dalam proses penyaluran kredit, yaitu character (sifat), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan.
Untuk memastikan pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, Dian menegaskan bahwa OJK akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi ini diperlukan agar program dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk memberikan kredit dengan bunga murah kepada masyarakat. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), ia menyampaikan bahwa masyarakat kecil sering kali menghadapi pinjaman dengan bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.
Untuk mengatasi masalah ini, Presiden RI ke-8 ini telah memerintahkan bank-bank milik negara agar memberikan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk jangka waktu satu tahun. Meski begitu, ia belum menyebutkan kapan pastinya kebijakan ini akan diimplementasikan.
“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari laman YouTube resmi Sekretariat Presiden, pada Minggu (3/5/2026).










Discussion about this post