Penelitian Bonatua Silalahi Mengenai Ijazah Joko Widodo
Bonatua Silalahi, seorang pengamat kebijakan publik, kembali menjadi sorotan setelah menerbitkan buku berjudul “Ijazah Jokowi Tidak Ada”. Buku ini mengandung hasil penelitiannya terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam bukunya, ia menyampaikan kesimpulan bahwa tidak ditemukan bukti yang dapat memastikan keberadaan ijazah asli Jokowi melalui proses verifikasi di sejumlah lembaga publik.
Pengambilan keputusan untuk meneliti masalah ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada 2022 mengenai keabsahan ijazah Jokowi. Menurut Bonatua, ia memulai penelusuran dari kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Senen, Jakarta Pusat, yang selama ini dikenal sebagai tempat kerap dikaitkan dengan praktik pemalsuan dokumen. Ia menyatakan bahwa ijazah di lokasi tersebut umumnya palsu.
Proses Penelusuran dan Verifikasi Dokumen
Bonatua mengaku mendatangi sejumlah lembaga negara untuk menelusuri keberadaan dokumen yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Beberapa lembaga yang ia kunjungi antara lain KPUD Kota Surakarta, Lembaga Kearsipan Kota Surakarta, KPUD DKI Jakarta, Lembaga Kearsipan DKI Jakarta, KPU Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), hingga Sekretariat Negara.
Dari hasil penelusuran di tujuh lembaga tersebut, ia tidak menemukan proses klarifikasi yang dapat memastikan kesesuaian antara fotokopi ijazah legalisir dengan dokumen asli. Uniknya, sumber asli yang diberikan kepadanya yaitu fotokopi ijazah terlegalisir berstempel basah dinyatakan tidak ditemukan oleh KPU Kota Solo tahun 2005 dan KPU Kota Solo tahun 2010. Bahkan di KPU pusat juga dalam amar putusan KI Pusat menyebutkan bahwa pada saat komisioner KIP pusat pemeriksaan setempat mereka tidak menemukan yang namanya fotokopi terlegalisir berstempel basah.
Kesimpulan dan Polemik Ijazah
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Bonatua menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Ia mencari ketujuh lembaga tadi dari tahun 2005 sampai 2025, tetapi tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan kepadanya melalui sebuah verifikasi berita acara atau verifikasi klarifikasi bahwa sudah dinyatakan fotokopi terlegalisir yang dipunyai oleh KPU itu sama dengan ijazah aslinya.
Meskipun di stempelnya disebut sama dengan aslinya, menurut Bonatua, ada keganjilan karena tidak ada tanggal. Polemik mengenai ijazah Jokowi sendiri beberapa kali muncul dalam diskursus politik nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, isu tersebut tetap menjadi perdebatan di tengah masyarakat dan sering memunculkan pro-kontra di media sosial.
Rekam Jejak dan Kontribusi Bonatua Silalahi
Bonatua Silalahi dikenal sebagai akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik yang konsisten menyuarakan transparansi, akuntabilitas, dan pelestarian budaya. Ia menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor, dengan fokus pada bidang ekonomi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keahliannya dalam isu-isu procurement mengantarkannya menjadi anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) serta mendirikan lembaga konsultasi yang bergerak di bidang kebijakan publik dan pengadaan, yakni PT. Konsultan Kebijakan Publik. Melalui lembaga ini, ia banyak memberikan advis mengenai perencanaan, persiapan, hingga mitigasi risiko dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain kiprahnya di dunia kebijakan publik, Bonatua juga aktif dalam ranah intelektual. Ia menulis buku Kerajaan Batak sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya, yang mengangkat sejarah Batak dari perspektif geopolitik, sekaligus menjadi bentuk upaya memperkuat identitas budaya.
Kritik dan Perspektif Masyarakat
Kemunculan buku karya Bonatua Silalahi menunjukkan bahwa isu transparansi dokumen pejabat publik masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Di era digital 2026, topik yang menyangkut tokoh nasional mudah berkembang menjadi perdebatan besar karena cepat menyebar melalui media sosial dan platform video.
Namun, polemik seperti ini juga menuntut publik untuk lebih kritis dalam memilah informasi. Klaim, penelitian pribadi, maupun opini yang beredar tetap perlu diuji melalui data resmi, dokumen autentik, dan proses hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.









Discussion about this post