Penilaian TNI Terhadap Film Dokumenter “Pesta Babi”
Film dokumenter berjudul “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono dan kawan-kawan mendapat perhatian khusus dari pihak TNI, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih. Menurut penilaian mereka, narasi dalam film tersebut cenderung tendensius dan dapat membawa dampak negatif terhadap keharmonisan sosial di Tanah Papua.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, menekankan pentingnya masyarakat lebih cermat dalam memilih informasi yang diterima, terutama konten yang belum melalui proses sensor resmi. Ia mengingatkan bahwa narasi sepihak bisa menyebabkan konflik antara masyarakat dengan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut.
Tri juga menegaskan bahwa setiap karya film yang dipertontonkan secara luas harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF). Konten yang tidak melalui proses sensor dikhawatirkan menyebarkan narasi yang tidak seimbang dan memicu distorsi informasi.
Oleh karena itu, Kodam XVII/Cenderawasih mengimbau agar ruang diskusi terkait isu-isu Papua dialihkan ke forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif. Aparat keamanan juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta seluruh elemen warga di Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.
Peran TNI di Tanah Papua
Menurut Tri, kehadiran TNI di Papua tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan melalui pendekatan humanis. Beberapa program yang dilakukan antara lain pelayanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan di daerah pedalaman, serta program ketahanan pangan.
Meski demikian, pihak pemerintah pusat menyatakan bahwa tidak ada kebijakan khusus yang melarang pemutaran film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pembatalan agenda nonton bareng (nobar) film tersebut di beberapa tempat murni disebabkan oleh kendala prosedural di tingkat lokal.
Yusril menambahkan bahwa kegiatan nobar film tersebut di sejumlah wilayah lain, seperti di Bandung dan Sukabumi, Jawa Barat, tetap berjalan tanpa hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghentian pemutaran film di beberapa titik bukan merupakan instruksi ataupun kebijakan yang terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Pertemuan dengan Masyarakat
TNI dan aparat keamanan di Papua terus berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan tokoh masyarakat, untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.
Dengan menjaga stabilitas wilayah, TNI dan aparat keamanan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Selain itu, mereka juga aktif dalam berbagai program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kesimpulan
Film “Pesta Babi” menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak. Meskipun ada penolakan dari pihak tertentu, pemerintah pusat menegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut. Namun, TNI dan aparat keamanan tetap mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dan memilih informasi yang benar-benar dapat dipercaya.









Discussion about this post