Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan penerimaan uang oleh Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari. Penyelidikan ini berlangsung dalam konteks kasus suap ijon proyek yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu saksi utama yang diperiksa adalah Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Rejang Lebong, B. Daditama.
Pemeriksaan terhadap B. Daditama dilakukan pada Selasa, 12 Mei 2026. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa saksi tersebut dimintai keterangan mengenai setoran uang yang diduga berasal dari pungutan di sejumlah proyek. “Saksi dimintai keterangan seputar setoran untuk bupati yang bersumber dari pungutan,” ujar Budi melalui keterangan tertulis.
Penyidik KPK juga sedang memperdalam mekanisme pencairan dana dalam kasus ini. Dugaan kuat menyebutkan bahwa uang tersebut dialirkan ke sejumlah pihak dalam bentuk biaya komitmen untuk setiap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Rejang Lebong. Proses ini diselidiki melalui keterangan dari para saksi yang diperiksa.
Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka. Meski demikian, Budi tidak merinci perusahaan-perusahaan tersebut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yaitu:
- Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri
- Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Hary Eko Purnomo
- Tiga pihak swasta: Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kelima tersangka diduga mengondisikan pengadaan proyek di Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025–2026 dengan total anggaran mencapai Rp 91,13 miliar.
Pengondisian proyek tersebut bermula dari pertemuan antara Fikri, Hary, dan orang kepercayaan bupati, B. Daditama, di rumah dinas bupati pada Februari 2026. Dalam pertemuan itu, mereka membahas pihak yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPRPKP, termasuk biaya komitmen ijon sekitar 10–15 persen dari nilai proyek.
Fikri kemudian mencatat sejumlah pihak yang akan mengerjakan proyek melalui lembar rekap pekerjaan fisik dengan kode huruf berupa inisial rekanan. Hasil rekap tersebut dikirimkan kepada B. Daditama melalui aplikasi WhatsApp.
Setelah penunjukan langsung tersebut, KPK menduga terjadi penyerahan uang sebesar Rp 980 juta dari tiga pihak swasta kepada Fikri melalui perantara. Para pihak menyetorkan uang itu secara bertahap sejak 26 Februari hingga 6 Maret 2026. Uang tersebut diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan Fikri menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.










Discussion about this post