PALANGKA RAYA, .CO
– DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengawasi pembangunan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan keterbatasan anggaran.
Komitmennya tersebut disampaikan dalam Penutupan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, sekaligus Pembukaan Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, baru-baru ini.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, didampingi Wakil Ketua I, Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, dan Wakil Ketua III Junaidi. Pemerintah Provinsi Kalteng juga turut hadir dalam acara ini, diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden.
Dalam pidatonya, Arton menyampaikan bahwa selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai agenda strategis. Beberapa di antaranya adalah pembahasan rancangan peraturan daerah, pengawasan pembangunan, serta penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
“Selama masa persidangan II tahun sidang 2026, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai agenda strategis, seperti pembahasan rancangan peraturan daerah, pengawasan kualitas pembangunan melalui kunjungan kerja, dan penyerapan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
DPRD Kalteng juga telah melaksanakan kegiatan reses pimpinan dan anggota dewan pada tanggal 5 hingga 12 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan. Menurut Arton, reses menjadi jembatan komunikasi dua arah agar kebijakan pemerintah daerah dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Reses diharapkan berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah,” tegasnya.
Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kalteng mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, kegiatan reses juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan harapan mereka terkait berbagai isu yang berkembang di wilayah masing-masing.
Dengan adanya reses, DPRD Kalteng berusaha memastikan bahwa suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Proses ini menjadi bagian penting dari sistem demokrasi yang baik, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu prinsip utama.
Selain itu, DPRD Kalteng juga aktif dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Melalui kunjungan kerja dan evaluasi secara berkala, DPRD berupaya memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para anggota dewan dan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proyek yang dibiayai oleh APBD Kalteng benar-benar efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret yang diambil, DPRD Kalteng menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekadar menjalankan tugas formal, tetapi juga berupaya keras untuk memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.










Discussion about this post