Insiden Penilaian yang Memicu Protes di Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026
Di tengah berlangsungnya babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, sebuah insiden penilaian yang menimbulkan protes dari peserta viral di media sosial. Insiden ini terjadi setelah seorang siswa merasa jawabannya benar namun justru diberi pengurangan lima poin oleh juri. Meski ia memprotes berulang kali, tanggapan juri tidak memberikan kepuasan.
MPR RI mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian tersebut. Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi dan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri serta sistem perlombaan.
Evaluasi Total Dilakukan
Akbar menjelaskan bahwa insiden ini menjadi perhatian serius bagi MPR. Ia menekankan pentingnya objektivitas dan responsifnya juri terhadap keberatan peserta. Menurutnya, ada unsur kelalaian yang terkait dengan teknis tata suara dan mekanisme banding dalam lomba tersebut.
“Saya melihat, lomba cerdas cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” ujarnya.
Peristiwa yang Memicu Protes
Sebelum insiden tersebut, tiga sekolah menengah atas (SMA) bertanding dalam babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalbar. Ketiga sekolah itu adalah SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.
Kesalahan penilaian terjadi saat sesi pertanyaan rebutan. Dalam video yang ditayangkan di YouTube MPRGOID, pertanyaan “DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” dijawab oleh regu C dari SMAN 1 Pontianak dengan jawaban yang dinilai benar oleh juri. Namun, jawaban tersebut justru mendapat pengurangan lima poin.
Regu B dari SMAN 2 Sambas kemudian menjawab dengan jawaban yang sama dan dinyatakan benar oleh juri. Hal ini memicu protes dari regu C yang merasa jawaban mereka juga benar.
Perdebatan di Meja Juri
Dalam perdebatan tersebut, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B. menyatakan bahwa jawaban regu C tidak lengkap karena tidak menyebutkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, siswi dari regu C membantah dengan mengatakan bahwa jawaban mereka sudah menyebutkan DPD.
“Keputusan saya kira di dewan juri, ya,” ujar Dyastasita.
Selain itu, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni memberikan komentar tambahan, menyatakan bahwa artikulasi yang jelas sangat penting dalam menjawab soal. Ia menegaskan bahwa jika juri tidak mendengar dengan jelas, maka nilai minus lima bisa diberikan.
Reaksi Publik
Peristiwa ini menarik perhatian warganet yang menyoroti respons dewan juri terhadap keberatan peserta. Banyak netizen mengecam sikap juri yang dianggap tidak objektif dan kurang responsif terhadap protes yang diajukan oleh peserta.
Beberapa orang menyarankan agar MPR RI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses lomba agar tidak terulang kembali. Mereka juga menuntut transparansi dalam penilaian agar semua peserta merasa dihargai dan diperlakukan secara adil.
Tindakan Selanjutnya
Dengan adanya insiden ini, MPR RI berkomitmen untuk memperbaiki sistem penilaian dan meningkatkan profesionalisme dewan juri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan dan memastikan bahwa setiap peserta merasa didengar dan dihargai.
Dari sisi pendidikan, kejadian ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi yang jelas dan objektivitas dalam penilaian. Semoga hal ini dapat menjadi awal dari perubahan positif dalam penyelenggaraan lomba-lomba serupa di masa depan.










Discussion about this post