Rencana Penggabungan Bank Kabupaten Cirebon dan Bank Cirebon Jabar Terus Berjalan
CIREBON — Rencana penggabungan antara Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ) terus bergerak setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa proses penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) ini masih dalam tahap penyelesaian, termasuk pembahasan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti regulasi yang berlaku terkait penguatan sektor perbankan daerah, termasuk skema merger BPR. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mematuhi regulasi yang ada.
“Kalau pemerintah daerah kan mentaati regulasi yang ada. Kalau regulasinya seperti itu ya kita harus tetap memenuhi regulasi tersebut,” kata Agus saat ditemui di Cirebon, Selasa (12/5/2026).
Menurut Agus, rencana penggabungan BKC dan BCJ dinilai tetap memberikan keuntungan bagi daerah. Ia menyebut kondisi kedua bank masih berada dalam kategori berkelanjutan atau sustainable dibanding sejumlah BPR lain di Jawa Barat.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa realisasi merger belum dipastikan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah daerah masih menunggu tahapan pembahasan berikutnya, termasuk evaluasi dalam forum RUPS dan pembicaraan lebih lanjut mengenai kondisi perekonomian.
“Ini masih ada tahapan RUPS. Jadi masih ada feedback untuk pemerintah daerah,” katanya.
Tujuan dan Manfaat Penggabungan
Rencana merger BKC dan BCJ mencuat seiring dorongan penguatan industri BPR di Jawa Barat. Penggabungan bank dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperkuat modal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbesar kapasitas pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Pemprov Jawa Barat sebelumnya disebut telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi BPR milik pemerintah daerah. Merger BPR juga sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong penguatan kelembagaan perbankan daerah agar lebih sehat dan kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BPR di berbagai daerah menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan modal, tingginya biaya operasional, hingga tekanan transformasi digital. Konsolidasi melalui merger dinilai menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan usaha perbankan daerah.
Agus memastikan Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap akan memperhatikan dampak merger terhadap kepentingan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keputusan final nantinya akan mempertimbangkan hasil pembahasan bersama para pemegang saham dan regulator.
Ia juga mengklaim, kondisi BPR milik Kabupaten Cirebon saat ini masih dalam kondisi baik dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. “Masih menguntungkan,” katanya.
Proses dan Tantangan
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah. Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.
Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah. “Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).
Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan OJK terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.
Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR. “Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.
Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.










Discussion about this post