Permohonan Nadiem Makarim Diterima, Jadi Tahanan Rumah
Jakarta – Permohonan Nadiem Makarim untuk menjadi tahanan rumah telah diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nadiem, yang sebelumnya ditahan di rutan, memohon kepada majelis hakim agar dapat menjalani penahanan di rumah. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
Hakim Ketua Purwanto Abdullah menyatakan bahwa pengabulan permohonan tersebut berlaku sejak tanggal 12 Mei 2026. Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5) malam.
Meski mendapatkan izin untuk menjadi tahanan rumah, Nadiem memiliki beberapa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah wajib berada di dalam rumah kediamannya selama 24 jam dalam seminggu. Ia hanya diperbolehkan keluar untuk menjalani operasi pada Rabu (13/5), perawatan medis lanjutan di rumah sakit, serta menghadiri persidangan.
Untuk keperluan kontrol medis, Nadiem harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Hakim Ketua berdasarkan rekomendasi dari dokter. Selama masa tahanan rumah, Nadiem juga wajib memakai alat pemantau elektronik dan melapor kepada jaksa penuntut umum (JPU) dua kali dalam seminggu.
Selain itu, Nadiem harus menyerahkan paspor RI, paspor asing (jika ada), serta dokumen perjalanan lainnya kepada JPU. Ia juga dilarang berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan saksi maupun terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.
Nadiem dilarang memberikan pernyataan, wawancara, atau keterangan apa pun kepada media massa tanpa izin tertulis dari majelis hakim. Selain itu, ia tidak boleh menerima tamu selain anggota keluarga inti, advokat yang terdaftar dalam berkas perkara, serta tenaga medis yang merawatnya.
Ia juga wajib memberi akses kepada petugas dari Kejaksaan untuk memeriksa kediamannya guna memastikan kepatuhan terhadap syarat tahanan rumah.
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan
Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.
Korupsi diduga dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.
Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.
Kerugian negara meliputi Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.
Dana yang Diterima Nadiem
Dari perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.
Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.
Atas perbuatannya, eks mendikbudristek tersebut terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.










Discussion about this post