Forum Strategis di Mimika, Enam Kepala Daerah Sepakati 12 Poin Penting
Enam kepala daerah se-Tanah Papua baru-baru ini menandatangani “Kesepakatan Timika” dalam sebuah forum strategis yang digelar di Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026). Dokumen tersebut berisi 12 poin penting yang menjadi komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tanah Papua.
Komitmen untuk Membangun Indonesia Emas 2045
Poin pertama dalam kesepakatan ini adalah komitmen Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua untuk mendukung agenda dan program strategis Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan dan progresif.
Mendukung Program Prioritas Nasional
Kedua, para kepala daerah sepakat untuk mendorong keberlanjutan program dan kegiatan strategis pemerintah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2024. Beberapa program yang disebutkan antara lain Trans Papua, Tol Udara, BBM 1 Harga dengan dukungan penerbangan khusus, serta berbagai kawasan ekonomi khusus seperti KEK Sorong, Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat, dan destinasi pariwisata prioritas masing-masing provinsi.
Selain itu, ada juga kawasan industri seperti Teluk Bintuni, Fakfak, Nabire, Biak, Timika, Merauke, dan kawasan sentra pertanian di Nabire, Merauke, dan Papua Pegunungan. Semua ini dilakukan dengan prinsip kekhususan agar dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat setempat.
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
Poin ketiga menyasar percepatan penyelesaian pembangunan kawasan inti pusat dan infrastruktur penunjang kantor pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah otonom baru atau provinsi baru, yang harus selesai paling lambat pada tahun 2028.
Penguatan Pengelolaan Dana Otsus
Keempat, kesepakatan ini menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan dari Kementerian terkait serta mitra pembangunan internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Dana Otsus melalui revisi Undang-Undang Otsus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106-107 Tahun 2021, dan PMK 33/2024.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan Tim Taskforce Tata Kelola Dana Otsus di setiap daerah guna memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.
Mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif
Kelima, kesepakatan ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Ini dilakukan melalui program Percepatan Pembangunan di Papua yang mencakup berbagai kebijakan dan inisiatif.
Mengawal Penggunaan Dana Otsus
Keenam, para kepala daerah akan mengawal secara serius penggunaan tambalan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026. Hal ini bertujuan agar dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan transparan.
Membangun Provinsi Olahraga
Poin ketujuh menyoroti pentingnya menjadikan provinsi-provinsi di Tanah Papua sebagai “Provinsi Olahraga”. Hal ini didasarkan pada perpres atau inpres yang akan menjadi dasar hukum untuk membangun generasi muda sejak usia dini hingga tingkat prestasi.
Memperkuat Kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah
Kedelapan, kesepakatan ini menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua. Hal ini dilakukan melalui legalitas badan hukum, pembentukan sekretariat asosiasi, dan kolaborasi pembiayaan proporsional dari setiap pemerintah provinsi.
Selain itu, Sekda masing-masing provinsi ditunjuk sebagai pejabat penghubung sekretariat asosiasi.
Sinergitas Antar Lembaga
Kesembilan, kesepakatan ini menekankan pentingnya sinergitas kelembagaan antar Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, BP3OKP, MRP, DPRP, dan Komite Eksekutif dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.
Optimalkan Program Prioritas Bersama
Kesepuluh, kesepakatan ini menekankan optimalkan pelaksanaan program prioritas strategis bersama (PPSB) menuju prioritas Papua sehat, cerdas, dan produktif. Fokus utamanya adalah penyelesaian pendataan OAP, sekolah sepanjang hari, beasiswa pendidikan bagi OAP, jaminan kesehatan OAP, dan perlindungan sosial bagi OAP yang rentan.
Pembagian DBH SDA yang Adil
Kesebelas, kesepakatan ini menegaskan bahwa kekayaan alam Papua tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil, tetapi menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Papua. Hal ini dilakukan melalui pembagian DBH SDA yang adil, dengan mekanisme satu untuk enam dan enam untuk satu.
Pertemuan Berkala
Keduabelas, kesepakatan ini menetapkan bahwa pelaksanaan pertemuan paling sedikit satu kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyampaikan bahwa forum tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh para pimpinan daerah. Menurut Sumule, agenda lanjutan digelar pada Selasa (12/5/2026) menjadi bagian krusial karena akan membahas implementasi teknis dari berbagai ide dan gagasan.
“Kalau bicara level teknis, itu yang akan menjadi pegangan bagi kita untuk pelaksanaan,” ujarnya. Ditambahkan Sumule, salah satu pembahasan penting dalam forum teknis ini yakni kemungkinan pemberian masukan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 terkait tata kelola dana Otsus.










Discussion about this post