JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Meski demikian, pencapaian tersebut datang dengan “biaya” yang harus ditanggung pemerintah.
Hingga akhir Maret 2026, defisit keseimbangan primer APBN telah mencapai Rp95,8 triliun. Angka ini sudah melebihi pagu keseimbangan primer APBN 2026 yang sebelumnya diatur sebesar Rp89,7 triliun sepanjang tahun. Keseimbangan primer berbeda dengan defisit APBN biasa karena tidak menghitung pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer mengalami defisit, artinya pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja pokok pemerintah, bahkan sebelum memperhitungkan bunga utang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah sengaja mempercepat belanja sejak awal tahun agar dampaknya merata dan tidak menumpuk pada akhir tahun seperti yang sering terjadi sebelumnya. Dengan percepatan belanja, defisit keseimbangan primer meningkat, tetapi pemerintah optimistis pendapatan akan meningkat seiring waktu.
Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun, naik drastis sebesar 31,4% YoY. Hal ini memberikan dampak positif pada perekonomian, terutama konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.
Dalam laporan berdasarkan komponen pembentukan PDB menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh jauh lebih tinggi (21,81%) dibandingkan konsumsi rumah tangga (5,52%), investasi (5,96%), ekspor (0,9%), konsumsi lembaga non-profit (6,28%), dan impor (7,18%).
Meskipun demikian, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai perkembangan defisit keseimbangan primer pada tiga bulan pertama tahun ini merupakan indikasi nyata bahwa tekanan fiskal datang lebih cepat dari desain awal pemerintah.
Jika belanja yang cepat ini tidak diikuti oleh perbaikan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, maka defisit APBN berisiko melebar lebih cepat dari target. Ini adalah lampu kuning bahwa APBN perlu segera kembali ke jalur yang lebih terkendali.
Strategi percepatan belanja awal tahun menyimpan risiko apabila laju pendapatan negara tidak mampu mengimbangi pada kuartal-kuartal berikutnya. Akibatnya, terjadi pelebaran yang berpotensi memicu sejumlah dampak negatif:
Peningkatan kebutuhan pembiayaan
Josua memproyeksikan defisit APBN 2026 kini berpotensi melebar ke kisaran 2,75%–2,95% PDB, di atas target awal 2,68%. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat berharga negara (SBN) alias utang. Dia memperkirakan neto penerbitan SBN bisa menembus Rp749,2 triliun, naik dari Rp588 triliun pada 2025.Tekanan terhadap kredibilitas fiskal
Pasar saat ini sangat menyoroti kualitas defisit anggaran. Jika defisit digunakan untuk belanja produktif dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, pasar cenderung dapat menoleransi. Sebaliknya, jika pelebaran dipicu oleh belanja rutin dan subsidi yang meleset dari target, persepsi investor akan memburuk.Ruang fiskal untuk meredam guncangan semakin sempit
Dengan keseimbangan primer yang sudah terkuras, kemampuan APBN untuk menahan gejolak harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi makin terbatas. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% berpotensi menambah beban subsidi energi hingga Rp97 triliun.
Ke depan, Josua menyarankan pemerintah untuk memperjelas strategi pengendalian defisit pada paruh kedua tahun ini. Pemangkasan belanja secara drastis tidak direkomendasikan karena dapat memukul laju pertumbuhan. Belanja harus dipilah lebih ketat, termasuk evaluasi belanja operasional yang tidak mendesak, program yang belum siap jalan, dan subsidi yang tidak tepat sasaran.
Senada, Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengingatkan bahwa jika defisit keseimbangan primer sudah dalam sejak awal, kebutuhan pembiayaan otomatis naik lebih cepat. Akibatnya, pemerintah jadi harus lebih aktif menerbitkan obligasi dari awal tahun. Dalam situasi tertentu, tekanan di pasar SBN bisa membuat yield naik dan biaya utang ikut naik.
Selain itu, Yusuf meyakini strategi belanja awal tahun masih aman apabila semester kedua penerimaan negara bisa terkejar. Sebaliknya, jika penerimaan tidak terakselerasi, defisit tahunan bisa melebar dari target sehingga ruang fiskal menjadi makin terbatas.
Purbaya sendiri percaya diri penerimaan negara akan terus membaik pada kuartal-kuartal selanjutnya. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengerem belanja negara meski defisit keseimbangan negara sudah melebihi pagu sejak kuartal pertama. Yang terpenting adalah setiap belanja pemerintah bisa semakin berdampak.










Discussion about this post