KLIKKEPRI.COM – Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyayangkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan internal Kejaksaan. Ia menilai tindakan itu berat apabila dilakukan oleh sesama aparat penegak hukum yang semestinya bekerja bersama dalam pemberantasan korupsi.
Febrie menyampaikan tanggapan tersebut saat jeda sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Ia mengatakan penyadapan dapat menjadi salah satu cara aparat menjalankan tugas, tetapi menyayangkan jika upaya tersebut diarahkan kepada institusi penegak hukum lain.
“Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu,” kata Febrie. Ia berharap aparat dapat saling mendukung untuk memperbaiki keadaan negara, bukan saling menyadap.
Febrie juga menyinggung dugaan bahwa dirinya telah diikuti sejak 2024. Ia mengaitkannya dengan kejadian di Cipete ketika tim pengamanannya menangkap anggota Densus saat ia sedang bertugas, tetapi tidak memastikan bahwa dirinya secara pribadi menjadi sasaran penyadapan. Saat ditanya apakah ia termasuk pihak yang disadap, Febrie menjawab, “Saya tidak bisa jawab. Kalian tanya ke sana saja.”
Di sisi lain, Bareskrim Polri mengusut perkara dugaan penyadapan dan dugaan makar melalui dua direktorat berbeda. Direktorat Tindak Pidana Siber menangani dugaan penyadapan, sedangkan Direktorat Tindak Pidana Umum menyelidiki perkara makar yang disebut berkaitan dengan kasus tersebut.
Penyidik Ditipidum Bareskrim menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (18/11/2026). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan rumah itu digunakan sebagai posko. Ia menyebut perkembangan perkara keamanan negara akan disampaikan dalam konferensi pers.
Polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar, meski penyidikan telah berjalan. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi, termasuk mempelajari perangkat elektronik yang diamankan. Sementara itu, empat orang—Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi—disebut telah dijerat dalam perkara dugaan penyadapan, bukan perkara makar.
Bareskrim juga telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada kejaksaan untuk perkara dugaan makar. Sebelumnya, Kepala BIN Muhammad Herindra menyebut dugaan tindakan tersebut ilegal dan mengarah pada makar, sedangkan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyidik masih mendalami dugaan adanya upaya melumpuhkan Presiden. Hingga kini, dugaan itu masih dalam proses penyidikan dan pendalaman.










Discussion about this post