KLIKKEPRI.COM – Permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi dasar penghapusan atau pembatasan akses terhadap 94 konten media sosial selama periode pemantauan Remotivi dan SAFEnet pada April-Oktober 2026. Jumlah itu mencakup 74 persen dari 127 konten yang tercatat dimoderasi; selebihnya, 33 konten, ditindak platform berdasarkan pedoman komunitas mereka.
Temuan tersebut disampaikan dalam debat publik yang digelar organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (17/11). Forum itu membahas kebijakan moderasi sekaligus mendesak pemerintah lebih terbuka dalam mengelola ruang digital, tetapi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak hadir.
Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief menyatakan Komdigi masih dapat menjelaskan kebijakannya melalui dialog langsung. “kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ujarnya.
Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden juga menilai forum terbuka dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk merespons keberatan publik. “debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” katanya.
X mencatat jumlah konten termoderasi terbanyak, yakni 56 atau 44,1 persen dari keseluruhan temuan. Threads berada di urutan berikutnya dengan 43 konten atau 33,9 persen; dari jumlah itu, 25 konten dibatasi melalui geolock sehingga tidak bisa diakses pengguna dengan alamat IP Indonesia.
Pemantauan juga mencatat penghapusan unggahan warga oleh TikTok dan Instagram yang membahas situasi di Kalimantan, termasuk kabut asap di Palangka Raya. Video investigasi ilmiah Kelompok Nalar Rawat tentang karbon monoksida dan kenaikan Indeks Standar Pencemar Udara hingga 1.200 di Kalimantan Tengah turut dihapus dari TikTok setelah tayang selama 16 jam.
Konten mengenai kritik terhadap Presiden Prabowo serta pejabat dan pemerintahan menjadi kelompok terbanyak, masing-masing 32 atau 25,2 persen. Temuan lain mencakup 16 konten demonstrasi, 13 terkait kebakaran hutan dan lahan, masing-masing tujuh tentang gaji DPR dan penegakan hukum, serta enam mengenai makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, tercatat lima konten tentang DPR dan legislasi di luar gaji, dua mengenai Papua, serta tujuh dalam kategori lain.










Discussion about this post