KLIKKEPRI.COM – Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa dirinya tidak memeriksa berkas persyaratan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pengacara pasangan Prabowo-Gibran. Ia bergabung setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan keduanya sebagai pasangan calon, sehingga menurutnya pemeriksaan kelengkapan dokumen bukan bagian dari tugasnya.
Penjelasan itu disampaikan Yusril di X pada Senin (16/11/2026), setelah warganet mempertanyakan perannya dalam perkara surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. “Bukan sebelumnya. Jadi kami menerima ‘barang jadi’ paslon yang sudah disahkan KPU dan tidak disanggah oleh dua paslon yang lain (Anis-Muhaimin dan Ganjar Mahfud),” ujarnya.
Yusril menegaskan, pekerjaan sebagai kuasa hukum tidak mencakup verifikasi ulang atas syarat pencalonan yang telah ditetapkan KPU. Ia menyebut pasangan calon lain tidak mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut ketika Prabowo-Gibran disahkan sebagai peserta pemilihan presiden.
Dalam tanggapan lain di Threads pada Ahad (15/11/2026), Yusril membahas dampak putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap surat keterangan atau suket Gibran. Menurut dia, putusan itu membuat dokumen tersebut dinyatakan tidak sah sejak diterbitkan atau berlaku ex tunc. Ia menyebut persoalan serupa tidak terjadi pada calon lain karena, menurutnya, hanya Gibran yang menghadapi masalah terkait ijazah.
Yusril juga menyatakan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Dalam pernyataan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, ia mengatakan, “putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu.”
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mencabut suket penyetaraan ijazah Gibran sebagai tindak lanjut putusan MA. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan surat keputusan pencabutan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam persidangan pada Kamis. “Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini,” katanya kepada ANTARA.
Atip menyatakan PTUN menggugurkan gugatan setelah Kemendikdasmen mencabut objek perkara. Ia menilai putusan itu mengakhiri proses hukum mengenai keabsahan suket. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan penerbitan SK Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang mencabut surat keterangan dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019.










Discussion about this post