KLIKKEPRI.COM – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur batas waktu kerja kontrak, dasar penetapan upah minimum, serta langkah yang wajib ditempuh untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Prabowo Subianto menandatangani aturan tersebut pada 28 Oktober 2026, sebelum naskahnya diunggah ke situs JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada 6 November 2026.
Salah satu ketentuan baru membatasi masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama empat tahun. Periode awal dapat berlangsung hingga dua tahun, kemudian diperpanjang maksimal dua kali dengan durasi paling lama satu tahun untuk setiap perpanjangan.
Batas itu lebih singkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang memungkinkan PKWT berlangsung sampai lima tahun. Pasal 82 menyatakan jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu ditetapkan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.
UU tersebut juga memasukkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum, bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Ketentuan itu berlaku sebagai dasar penentuan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta upah minimum sektoral yang ditetapkan gubernur.
Selain itu, Pasal 139 menyebut upah minimum dapat dihitung menggunakan formula penghitungan atau berdasarkan KHL. KHL sebelumnya tidak lagi menjadi komponen penentuan upah minimum setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya pada 2021-2023; pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan pemerintah mengembalikannya sebagai komponen penentuan UMP.
Perusahaan, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengupayakan pencegahan PHK. Langkah yang diatur mencakup pengurangan lembur, sif, jam atau hari kerja; tidak memperpanjang PKWT yang berakhir; tidak mengganti pekerja yang memasuki usia pensiun; penyesuaian upah atau fasilitas manajerial; hingga merumahkan pekerja tetap sementara atau bergiliran.
Upaya lain yang disebut dalam aturan itu ialah menawarkan pensiun dini secara sukarela maupun program pensiun kepada pekerja yang memenuhi syarat. Jika PHK tidak terhindarkan, pemberi kerja harus lebih dahulu berunding secara bipartit dengan serikat pekerja atau pekerja untuk mencapai kesepakatan; PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.
UU ini juga melarang PHK atas sejumlah alasan, termasuk pekerja sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut, menjalankan kewajiban terhadap negara, beribadah, hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui. Larangan juga mencakup pekerja yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pekerja lain di perusahaan, serta yang mendirikan, menjadi anggota, atau mengurus serikat pekerja dan menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan.










Discussion about this post