TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Teguh Susanto memastikan penundaan pembentukan SOTK baru tidak mengganggu pelayanan publik maupun pembayaran kegiatan pengadaan barang dan jasa APBD 2026, Senin (9/11/2026).
Teguh menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kontrak pekerjaan yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2026, sehingga seluruh kegiatan berbasis APBD Murni 2026 tetap berjalan dan anggarannya dipastikan tersedia.
Pihaknya menepis kekhawatiran sejumlah pelaku usaha pengadaan barang, jasa, dan konstruksi yang menakutkan potensi kerugian hingga gulung tikar akibat dinamika kelembagaan SOTK.
Ia memaparkan mekanisme pencairan keuangan daerah tetap mengacu pada penyelesaian pekerjaan 100 persen untuk barang/jasa, serta pembayaran bertahap atau sekaligus sesuai dokumen klausul kontrak pekerjaan konstruksi.
Pemko Tanjungpinang berkomitmen penuh menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa secara akuntabel dengan mengedepankan asas kepastian hukum serta tertib administrasi keuangan.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan bahwa tertundanya penerapan SOTK baru tidak menghentikan pelayanan publik maupun hak pembayaran pelaku usaha. Seluruh pekerjaan dari APBD Murni 2026 anggarannya telah tersedia dan dapat diselesaikan serta dibayarkan sebagaimana mestinya. Para penyedia pengadaan barang, jasa, dan konstruksi tidak perlu khawatir, karena Pemko Tanjungpinang tetap berkomitmen memenuhi kewajiban sesuai asas kehati-hatian dan kepastian hukum.” ujar Kepala Diskominfo Kota Tanjungpinang Teguh Susanto.
Sesi klarifikasi resmi publikasi diakhiri dengan imbauan kepada para kontraktor untuk tetap berfokus pada ketepatan mutu serta jadwal penyelesaian pekerjaan di lapangan.
Penyelenggaraan klarifikasi ini dilaksanakan guna meredam kekhawatiran pelaku usaha daerah, menjamin kepastian pencairan anggaran APBD 2026, mempublikasikan mekanisme penatausahaan keuangan daerah, serta menguatkan kepercayaan penyedia jasa terhadap Pemko Tanjungpinang.
Penegasan kepastian anggaran ini diproyeksikan mampu menjaga kondusivitas iklim usaha dan kesinambungan proyek pembangunan fisik di Kota Tanjungpinang.
Rangkaian publikasi ditutup dengan penegasan komitmen penataan penganggaran kembali apabila terjadi kendala teknis pendapatan pada akhir tahun anggaran. ***










Discussion about this post