KLIKKEPRI.COM – Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan besaran upah menjadi bagian penting dalam penentuan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pekerja juga harus berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan kepesertaan BPJS-nya mesti aktif hingga Agustus 2026.
Batas upah yang digunakan pada umumnya maksimal Rp3,5 juta per bulan. Namun, bagi pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas angka itu, batas penghasilan mengikuti UMK setempat setelah nilainya dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh.
Ketentuan serupa berlaku di daerah yang tidak menetapkan UMK, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai patokan. Dalam kondisi tersebut, nilai UMP juga dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh untuk menentukan batas upah penerima.
Penghitungan tidak semata-mata mengacu pada keterangan upah terbaru dari pekerja. Kemnaker menggunakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan; komponennya mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.
BSU tidak diperuntukkan bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI aktif, maupun anggota Polri yang masih aktif. Sementara itu, pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan masuk dalam kelompok yang diprioritaskan.
Jika ditetapkan sebagai penerima, pekerja memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Total Rp900.000 itu diberikan sekaligus, bukan dalam tiga kali pembayaran bulanan.
Ketentuan program merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang mengubah untuk kedua kalinya aturan mengenai pedoman pemberian subsidi gaji atau upah dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja. “Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11). Informasi BSU tersedia di bsu.kemnaker.go.id dan pusat layanan Kemnaker pada nomor 1500 630.










Discussion about this post