KLIKKEPRI.COM – Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai polemik tudingan ijazah palsu Joko Widodo sebetulnya dapat diselesaikan tanpa persidangan. Namun, setelah perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dibawa ke pengadilan, proses pembuktian harus menguji keterangan para saksi secara menyeluruh.
Fickar menyampaikan pandangannya saat menanggapi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Dalam perkara dengan Roy Suryo dan Dokter Tifa alias Tifauzia Tyassuma sebagai terdakwa itu, Jokowi hadir sebagai saksi pelapor. Fickar menilai urutan pemeriksaan tersebut berbeda dari pola yang lazim dalam perkara pidana.
Menurut dia, saksi korban atau pelapor semestinya lebih dahulu diperiksa untuk menjelaskan peristiwa yang dilaporkan. Setelah itu, saksi lain dapat dimintai keterangan untuk mendukung atau memperkuat penjelasan tersebut. “Dalam sebuah perkara pidana, sebenarnya, secara teori, seharusnya diawali dengan pemeriksaan saksi korban, saksi yang melaporkan bahwa terjadi tindak pidana,” tutur Fickar dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews.
Ia mengatakan, dalam sidang kasus ini, sejumlah saksi lain lebih dahulu diperiksa sebelum Jokowi dimintai keterangan. Perkara tersebut berawal dari pernyataan yang menuding Jokowi tidak memiliki ijazah S1 atau menggunakan ijazah palsu. Fickar menyebut pernyataan itu menjadi pokok yang memicu keberatan dan kemudian berujung pada proses hukum.
Fickar membandingkan langkah Jokowi dengan respons Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani saat menghadapi tudingan serupa pada akhir 2025. Arsul menunjukkan ijazah dan foto wisuda doktoralnya dalam konferensi pers di gedung MK pada 17 November 2025, setelah muncul rencana pelaporan ke Bareskrim Polri. Menurut Fickar, persoalan Arsul berakhir tanpa gugatan lanjutan terkait ijazah.
Arsul pernah menyebut gelar doktoralnya diperoleh dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University di Polandia pada 2020. Ia juga mengatakan menempuh studi doktoral selama sekitar 11 tahun, sejak 2011 hingga selesai pada Juni 2022. Berbeda dari Arsul, Jokowi memilih membuktikan keaslian ijazah melalui forum pengadilan, bukan dengan memberikan penjelasan langsung kepada publik di luar proses hukum.
Pilihan membawa perkara ke persidangan, kata Fickar, memiliki konsekuensi pembuktian. Keterangan Jokowi perlu dibandingkan dengan kesaksian lain untuk melihat apakah semuanya saling berkaitan dan mendukung pembuktian dugaan tindak pidana. Ia mengingatkan bahwa satu saksi saja tidak cukup dalam proses pidana, sehingga hubungan antarketerangan menjadi penting dalam menilai perkara tersebut.
“Begitu sesuatu itu dibawa ke pengadilan, diperiksa di pengadilan, maka dia tidak berdiri sendiri,” ujar Fickar. Ia menilai perundingan atau pertemuan di luar persidangan dapat menjadi jalan penyelesaian bagi sengketa semacam ini, sebagaimana yang ia gambarkan dalam kasus Arsul. Namun, setelah perkara berjalan di pengadilan, pembuktian harus mengikuti prosedur hukum dan menilai keterangan para pihak secara berhubungan.










Discussion about this post