KLIKKEPRI.COM – Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidik mendalami kemungkinan adanya motif makar dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu menyampaikan hal tersebut di Banda Aceh, Rabu, 4 November 2026, seraya menegaskan bahwa motif dan tujuan penyadapan belum dipastikan.
Menurut Yusril, indikasi makar dalam perkara ini bukan mengarah pada rencana pembunuhan. Penyidik sedang menelusuri dugaan upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan pemerintahan. “Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik,” tutur Yusril.
Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan data elektronik. Mereka berinisial LSP, ASN, dan EH. Inisial tersebut merujuk pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri.
Ketiganya diduga melakukan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lain, termasuk menteri, pejabat, tokoh politik, serta media, pada rentang 2025 hingga 2026. Yusril mengatakan penyidik telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyadapan dan intersepsi. Namun, pengembangan perkara masih diperlukan untuk mengungkap sasaran serta motif di balik tindakan yang disangkakan.
Yusril mengaitkan dugaan tersebut dengan ketentuan makar dalam Pasal 191 sampai 193 KUHP Nasional. Pasal 191 mengatur perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden maupun Wakil Presiden, atau membuat keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman hukumannya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Dalam pengusutan terpisah terkait penggunaan sistem penyadapan, Bareskrim juga menelusuri dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS). Nomor telepon Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya diduga dimasukkan ke sistem tersebut tanpa verifikasi serta tanpa permohonan penyidik atau laporan polisi yang sah. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana dalam penggunaan sistem itu.










Discussion about this post