KLIKKEPRI.COM – Pemerintah menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara berpotensi mengancam keamanan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindakan itu mengarah pada makar, sementara Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut.
Prasetyo menyampaikan penilaian itu dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Menurut dia, penyadapan yang menyasar pimpinan negara dan pejabat publik merupakan pelanggaran serius, terlebih jika disertai akses ilegal serta penghilangan barang bukti elektronik.
Ia mengatakan pemerintah masih mendalami alasan di balik aksi tersebut. Prasetyo juga menyebut penyadapan memiliki aturan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan di luar prosedur terhadap nomor telepon pejabat negara perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” ujar Prasetyo. Ia meminta masyarakat tetap tenang karena, menurutnya, dugaan perbuatan itu melibatkan sejumlah oknum tertentu.
Prasetyo menilai informasi yang tersimpan dalam komunikasi pimpinan negara dapat bersifat sensitif. Jika bocor, informasi tersebut berisiko merugikan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia, kata dia, meski pemerintah masih mengusut motif serta tujuan penyadapan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal serta akses tanpa izin ke telepon seluler Presiden Prabowo. Satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Ia menjelaskan penyidik menggunakan metode Scientific Crime Investigation dalam proses penyelidikan dan penanganan perkara.
Selain nomor telepon Presiden, dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi itu disebut menyasar sejumlah pejabat negara dan pengusaha. Prasetyo menegaskan, keterlibatan informasi pimpinan negara membuat perkara tersebut dinilai melampaui pelanggaran hukum biasa dan dapat membahayakan keselamatan kepentingan negara.










Discussion about this post