KLIKKEPRI.COM – Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi penetapan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, serta dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Penyadapan diduga berlangsung tanpa prosedur resmi pada 2025 hingga 2026 dan menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politikus, perwakilan media, aktivis, serta pengusaha. Pengumuman itu disampaikan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 3 November 2026.
Dua perwira lain yang disebut sebagai tersangka ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Mereka dijerat dengan ketentuan dalam KUHP baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asep mengatakan para tersangka disangkakan Pasal 258 KUHP, yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa pemeriksaan awal dan dokumen penegakan hukum yang dipersyaratkan. Asep menyatakan penyadapan itu tidak didasari proses penyelidikan maupun penyidikan sesuai aturan. “Nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum,” ujarnya dalam konferensi pers.
Bareskrim juga menyelidiki dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dan catatan aktivitas sistem pada Oktober 2026. Penghapusan itu diduga dilakukan sebelum perkara dilaporkan kepada Bareskrim pada 30 Oktober. Dalam penyidikan, polisi telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita 11 telepon genggam, sebuah iPad, dan empat flashdisk.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai dugaan perkara tersebut berdampak serius terhadap kepercayaan publik kepada Polri. Ia menyoroti keterlibatan mantan pimpinan kepolisian dan dugaan penyalahgunaan akses yang berkaitan dengan kerahasiaan negara. “Ini adalah skandal yang sangat besar sekali,” kata Bambang dalam siaran Kompas TV, Selasa, 3 November 2026.
Bambang juga mempertanyakan kemungkinan pelanggaran nilai Satya Haprabu dalam Catur Prasetya, yang memuat prinsip kesetiaan kepada negara dan pimpinan negara. Menurut dia, luasnya cakupan target membuat motif penyadapan perlu diungkap melalui penyidikan. Namun, tujuan memasukkan nomor-nomor tersebut ke LIMS belum diumumkan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta publik menunggu hasil pendalaman penyidik Bareskrim melalui metode Scientific Crime Investigation. Ia menegaskan, berdasarkan bukti yang tersedia saat ini, perkara tersebut berfokus pada dugaan intersepsi ilegal dan tidak terkait tindak pidana makar. “Untuk kepentingan apa penyadapan itu dilakukan, masih dalam proses penyidikan,” ujar Yusril. Dengan demikian, motif dan materi penyadapan belum dapat dipastikan, sementara para tersangka tetap berstatus sebagai pihak yang menghadapi sangkaan pidana.










Discussion about this post