Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, sebagai saksi pada sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo. Pemanggilan itu direncanakan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026, sebagai bagian dari sesi pemeriksaan perkara yang berkaitan tuduhan ijazah S-1 palsu terhadap Jokowi.
Rencana pemanggilan disampaikan jaksa dalam persidangan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Jaksa meminta agar keterangan kedua saksi diprogram bersamaan dengan pemeriksaan terdakwa dalam perkara ini, Tifauzia Tyasuma alias dokter Tifa. Dalam penjelasan di sidang, jaksa tidak merinci apakah Jokowi nanti akan memberikan keterangan sebagai saksi atau hanya dikonfirmasi kehadirannya.
Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan rencana pemanggilan tersebut usai mendengar pengumuman jaksa. Saat dihubungi pada Rabu, Syarif mengatakan, “Betul. InsyaAllah kami akan datang.” Pernyataan itu menegaskan kesiapan menghadiri persidangan yang menarik perhatian publik karena melibatkan kepala negara.
Kasus ini bermula dari rangkaian unggahan di media sosial yang menuduh ijazah S-1 Jokowi palsu. Jaksa menyebut ada tiga unggahan awal yang dilihat oleh Jokowi melalui ajudannya: dua video di YouTube dari akun @edysujanachannel (22 Januari 2025) dan @baligeacademy8116 (10 Maret 2025), serta satu unggahan di platform X dari akun @doktertifa (20 Maret 2025). Menyikapi hal itu, Jokowi meminta Syarif untuk menghubungi tim penasihat hukum agar mengumpulkan bukti-bukti unggahan yang menyerang kehormatan presiden.
Setelah pengumpulan materi, tim hukum Jokowi menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 yang menyatakan tuduhan mengenai ijazah palsu tidak benar dan menyesatkan. Sehari kemudian, 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada melalui Wakil Rektor Prof. Wening Udasmoro memberi keterangan publik bahwa Jokowi tercatat menjalani Tridharma Perguruan Tinggi di UGM dan lulus pada 5 November 1985, sesuai dokumen fakultas terkait.
Jaksa menambahkan bahwa dalam periode 22 April hingga 21 Mei 2025, Syarif kembali menunjukkan 28 unggahan lain yang menuding ijazah Jokowi palsu; dari jumlah itu, tujuh unggahan disebut berasal dari terdakwa Roy Suryo. Dalam dakwaan, jaksa menilai analisis yang digunakan oleh Roy, termasuk metode error level analysis (ELA), bukan berasal dari pemilik sah ijazah dan gagal membuktikan tuduhan. Perbuatan itu, menurut jaksa, telah menyebabkan kerugian immaterial bagi Jokowi karena nama baiknya tercemar. Sidang lanjutan yang menghadirkan saksi kunci dijadwalkan pada 5 November 2026 dan akan menjadi momen penting bagi perkembangan perkara ini di pengadilan.
Penulis: Ria Fahrudin










Discussion about this post