TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (26/10/2026).
Persetujuan resmi seluruh fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di Balairung Raja Khalid Hitam, Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar didampingi Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dachlan, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni yang hadir mewakili Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Meski menyatakan setuju, fraksi-fraksi DPRD memberikan catatan strategis, di antaranya penegasan dari Juru Bicara Fraksi Gerindra Arianto Lu terkait pentingnya legalitas sertifikasi tanah aset daerah, penataan administrasi, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola barang milik daerah.
Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi PKS Ismiyati mengimbau Pemprov Kepri agar memanfaatkan aset secara transparan, tertib, dan berdaya guna guna menciptakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi pembangunan Kepri.
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di Balairung Raja Khalid Hitam ini diselenggarakan guna menyetujui Ranperda Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah, memperkuat payung hukum penatausahaan aset provinsi, menjamin legalitas sertifikasi aset, serta mengoptimalkan PAD.
Pengesahan regulasi tata kelola barang milik daerah ini diproyeksikan mampu mencegah potensi konflik lahan, menyelamatkan aset daerah dari permasalahan hukum, serta meningkatkan transparansi akuntabilitas keuangan Pemprov Kepri.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kepri yang telah menyetujui Ranperda Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Rekomendasi dari para anggota dewan, khususnya terkait percepatan legalitas sertifikasi tanah, inventarisasi data yang akurat, pemeliharaan berkala, hingga optimalisasi pemanfaatan aset sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah baru, akan menjadi perhatian utama kami. Melalui Perda ini, tata kelola barang milik daerah akan semakin tertib, aman dari sengketa hukum, serta memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan Kepulauan Riau.” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni mewakili Gubernur Ansar Ahmad.
Rapat Paripurna diakhiri dengan penyerahan naskah pendapat akhir fraksi dari pimpinan DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar kepada Sekda Kepri Misni untuk dilanjutkan ke proses pengundangan Perda. (din)










Discussion about this post