Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menilai keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi politik 2024 tidak terjadi secara alami, melainkan melalui rangkaian manuver politik. Ia menyebut proses yang membuat Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden berkaitan erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan aturan turunan yang terbit setelahnya. Pernyataan itu disampaikan Guntur melalui pesan pada Jumat, 16 Oktober.
Menurut Guntur, jalur yang membuka kesempatan bagi Gibran bukan hanya putusan MK tersebut, tetapi juga Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan itu memuat pengecualian soal bukti kelulusan SMA bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri. Dari situ, ia menilai ada desain politik yang bekerja untuk memuluskan langkah Gibran menuju Pilpres 2024.
Guntur bahkan mengaitkan proses itu dengan figur Presiden Joko Widodo dan Anwar Usman, yang merupakan ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Ia menyebut ada upaya memanfaatkan kekuasaan untuk mengarahkan hasil politik. Dalam pandangannya, rangkaian kebijakan dan putusan yang muncul saat itu menunjukkan adanya operasi yang bertujuan meloloskan Gibran sebagai cawapres.
Di tengah sorotan terhadap ijazah Gibran, Guntur juga menyinggung bahwa polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang lebih besar. Ia menilai isu pendidikan Gibran kerap muncul dalam konteks perebutan pengaruh dan kompetisi politik, bukan semata urusan administratif. Karena itu, ia menganggap pembahasan soal ijazah ikut menjadi bagian dari pertarungan yang lebih luas di panggung politik nasional.
Sementara itu, Jokowi memberi respons berbeda. Saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat yang sama, ia menduga ada gerakan politik yang sengaja diarahkan untuk menekan keluarganya. Menurut Jokowi, setelah dirinya lebih dulu disasar lewat isu ijazah, kini Gibran ikut menghadapi polemik serupa. Ia menyebut ada pihak yang menumpang pada isu itu agar kembali ramai dibicarakan.
Jokowi mengatakan polemik tersebut sengaja dipelihara untuk menurunkan citra politik dirinya dan putranya. Ia menyebutnya sebagai upaya yang bertujuan menjatuhkan reputasi. Di tengah saling tuding itu, isu ijazah Gibran kembali menjadi bagian dari perdebatan politik yang melibatkan nama besar keluarga Jokowi serta keputusan-keputusan penting yang mengiringi pencalonan Gibran pada 2024.
Discussion about this post