Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap hingga dirasakan negara tetangga. Pernyataan itu disampaikan Dudung di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (12/10), di tengah sorotan dari sejumlah negara jiran atas dampak asap lintas batas.
Menurut Dudung, persoalan utama yang membuat penanganan karhutla tidak mudah adalah banyaknya titik api berada di lahan gambut. Karakter lahan seperti ini membuat api lebih sulit dipadamkan dibanding kebakaran di area lain. Ia menegaskan, kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah membutuhkan langkah penanganan yang lebih terkoordinasi.
Meski begitu, pemerintah disebut sudah mengerahkan berbagai unsur untuk membantu pemadaman. Dudung menyebut personel dari TNI, Polri, dan satuan terkait lain telah turun ke lapangan. Namun, ia menilai skala wilayah yang terdampak masih menjadi hambatan besar, terutama karena area kebakaran tersebar di wilayah yang sangat luas.
Dalam waktu dekat, Dudung yang juga menjabat Ketua Pengarah penanganan karhutla akan menyampaikan laporan langsung kepada Presiden. Laporan itu berisi perkembangan terbaru dari daerah-daerah yang menjadi fokus pemerintah, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ia juga akan memaparkan sejauh mana penanganan telah berjalan di lapangan.
Selain perkembangan di masing-masing wilayah, laporan tersebut akan memuat langkah-langkah lanjutan yang dinilai paling mendesak. Dudung mengatakan pemerintah perlu menentukan prioritas agar upaya pemadaman dan penanganan dampak asap bisa lebih efektif. Isu ini, menurut dia, kini bukan hanya soal domestik karena sudah menjadi perhatian negara lain.
Ketika ditanya kemungkinan karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, Dudung belum memberi jawaban pasti. Hal serupa juga berlaku saat ia dimintai tanggapan mengenai tawaran bantuan dari negara tetangga, termasuk Malaysia. Ia menyebut hal-hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Presiden Prabowo sebelum pemerintah mengambil sikap berikutnya.
Discussion about this post