Presiden Prabowo Subianto mengirim surat kepada DPR RI yang berisi dua hal sekaligus: usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengajuan nama pengganti. Dokumen itu diterima pimpinan DPR pada Rabu, 30 September 2026, lalu ditindaklanjuti pada Kamis, 1 Oktober 2026, melalui mekanisme internal parlemen.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyebut surat presiden itu tercatat dengan nomor R57/Surpres/09/2026 dan secara resmi memuat permintaan untuk memberhentikan Kapolri sekaligus mengangkat pejabat baru pada jabatan yang sama. Menurut dia, DPR langsung memproses surat itu setelah diterima pimpinan dewan.
Nama yang diajukan Presiden Prabowo sebagai calon Kapolri adalah Komjen Suyudi Ario Seto. Saat ini, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan masuknya nama tersebut, proses berikutnya berada di tangan DPR, khususnya Komisi III yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.
Habiburokhman menjelaskan bahwa surat presiden itu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR. Hasil pembahasan tersebut memberi penugasan kepada Komisi III untuk menjalankan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan pemerintah. Tahapan ini menjadi pintu utama sebelum DPR memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan presiden.
Komisi III, kata Habiburokhman, akan memanggil dan menguji rekam jejak Suyudi sebagai calon pimpinan Polri. Proses fit and proper test itu akan menjadi dasar bagi DPR untuk menilai apakah nama yang diajukan layak menduduki jabatan Kapolri. Hingga kini, belum ada keterangan tambahan dari Istana mengenai alasan pergantian maupun kapan keputusan akhir akan diambil.
Jika DPR menyetujui usulan tersebut, maka proses penggantian pimpinan Polri akan memasuki tahap akhir sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memang melibatkan dua lembaga, yakni presiden sebagai pengusul dan DPR sebagai pihak yang memberikan pertimbangan serta persetujuan.
Sumber: jawapos.com










Discussion about this post