Tantangan Mencapai Target Rasio Pajak 13% pada 2026
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintah memiliki optimisme tinggi untuk meningkatkan rasio pajak hingga mencapai 12%-13% pada tahun 2026. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa target ini mulai diuji dengan penurunan laju pertumbuhan penerimaan pajak.
Pada awal tahun 2026, kinerja penerimaan pajak terlihat sangat menggembirakan. Pada bulan Januari, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 116,2 triliun atau tumbuh sebesar 30,7% secara tahunan. Tren positif ini berlanjut pada Februari dengan penerimaan sebesar Rp 128,9 triliun, naik 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, momentum tersebut tidak bertahan lama. Pada bulan Maret, pertumbuhan penerimaan pajak hanya sebesar 7,6%, dengan total penerimaan mencapai Rp 149,7 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua bulan sebelumnya, sehingga memunculkan keraguan apakah target ambisius tersebut bisa tercapai.
Faktor Penyebab Perlambatan Pertumbuhan Pajak
Menurut pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, pertumbuhan tinggi di awal tahun lebih disebabkan oleh faktor basis rendah. “Naik 30% itu karena low base effect, tahun lalu ada masalah Coretax dan lonjakan restitusi,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa seiring dengan perbaikan administrasi perpajakan, efek tersebut akan memudar, sehingga pertumbuhan kembali ke level normal.
Fajry memperkirakan bahwa rasio pajak tahun ini hanya akan berada di kisaran 8,9% hingga 9,17%, jauh dari target pemerintah. Bahkan, jika tren pelemahan berlanjut, capaian bisa lebih rendah lagi.
Kritik terhadap Target Pertumbuhan Pajak yang Tinggi
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, Ariawan Rahmat, menilai bahwa target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30% per bulan sulit dicapai secara struktural. “Angka buoyancy 3,75 nyaris mustahil dicapai tanpa perubahan drastis tarif,” katanya. Ia menjelaskan bahwa secara historis, pertumbuhan pajak Indonesia berada di kisaran 10%-15%, kecuali saat booming komoditas.
Dengan pertumbuhan Maret yang hanya satu digit, Ariawan memperkirakan bahwa rasio pajak realistisnya berada di kisaran 11,5%-12%, kecuali ada kebijakan luar biasa seperti tax amnesty baru atau kenaikan tarif signifikan. Ia juga mengingatkan risiko tekanan berlebihan terhadap sektor usaha. Jika target tinggi dipaksakan, otoritas berpotensi menggenjot sektor formal yang selama ini paling patuh, terutama manufaktur. Kondisi ini dinilai bisa berdampak negatif dalam jangka panjang.
Kesulitan Mencapai Target 13% dalam Waktu Dekat
Sementara itu, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menilai bahwa target rasio pajak 13% pada 2026 masih terlalu agresif di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. “Rasio pajak 13% menurut saya sangat tidak masuk akal dalam waktu dekat,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa implementasi sistem administrasi baru seperti Coretax memang berpotensi meningkatkan rasio pajak, tetapi dampaknya tidak instan. Kenaikan signifikan baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, bukan dalam satu hingga dua tahun pertama.
Selain itu, Raden mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi. Dengan ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik, penambahan beban pajak dinilai berisiko menekan dunia usaha. Karena itu, ia menyarankan pemerintah lebih fokus mendorong pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dengan ekonomi yang lebih kuat, peningkatan rasio pajak akan terjadi secara lebih alami dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, data terbaru menunjukkan bahwa target lonjakan rasio pajak ke level 13% menghadapi tantangan besar. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat dan reformasi yang konsisten, ambisi tersebut berpotensi sulit terealisasi dalam waktu dekat.










Discussion about this post