Nusron Wahid: PAD Naik 300% dengan Sinkronisasi Data Tanah dan Pajak

Peningkatan PAD Tanpa Kenaikan Tarif Pajak

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Fokus utamanya adalah pada perbaikan tata kelola data melalui penyelarasan informasi pertanahan dan perpajakan.

Penyelarasan ini dilakukan dengan mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) yang dimiliki BPN dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Langkah sinkronisasi ini terbukti mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen di beberapa wilayah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-NTB di Kota Mataram, Jumat (10/4/2026). Ia menjelaskan bahwa saat ini masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data bidang tanah dengan data objek pajak yang ada di daerah.

Kondisi data yang tidak sinkron menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak tergarap secara maksimal dan berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak. Dengan integrasi data, setiap bidang tanah memiliki identitas tunggal, sehingga meminimalisir adanya duplikasi atau kesalahan pencatatan luas lahan.

Beberapa daerah seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Sragen telah menjadi contoh dalam menerapkan sistem sinkronisasi data pertanahan ini. Menteri Nusron mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan langkah serupa guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.

Dengan sistem yang terintegrasi, pembangunan daerah diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus menghadirkan sistem perpajakan yang lebih adil bagi masyarakat.

Manfaat Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan

Integrasi data memastikan setiap bidang tanah memiliki identitas tunggal.
Mengurangi risiko duplikasi atau kesalahan pencatatan luas lahan.
Meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan pajak.
Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil bagi masyarakat.

Contoh Daerah yang Berhasil

Beberapa daerah telah membuktikan bahwa integrasi data pertanahan dan perpajakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Contohnya:

Kota Tangerang: Telah menerapkan sistem sinkronisasi data yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.
Kabupaten Sragen: Menjadi contoh lain dalam menerapkan sistem yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

Tantangan dan Solusi

Meski terdapat manfaat besar dari integrasi data, beberapa tantangan tetap perlu diatasi. Misalnya, ketidaksesuaian data antara lembaga pertanahan dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama yang kuat antara berbagai instansi terkait.

Selain itu, diperlukan juga pelatihan dan sosialisasi kepada petugas serta masyarakat agar mereka memahami pentingnya data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Kesimpulan

Integrasi data pertanahan dan perpajakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif dan adil. Selain itu, masyarakat juga akan merasa lebih nyaman dan percaya terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.