TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com — Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang demi mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Optimalisasi Tata Kelola Legalisasi Aset Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Senin (20/7/2026).
Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, didampingi jajaran perangkat daerah terkait serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Sri Dewi Marlina Putri.
Pertemuan fokus membedah percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Sri Dewi Marlina Putri, menegaskan bahwa legalisasi aset PSU perumahan merupakan langkah vital untuk memberikan kepastian hukum, sehingga perawatan fasilitas publik nantinya dapat ditangani secara resmi dan akuntabel oleh Pemko Tanjungpinang.
“Dengan demikian, diharapkan seluruh aset dapat memiliki kepastian hukum yang jelas, tertata secara administratif, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin optimal. Kami juga berharap koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dalam percepatan legalisasi aset daerah sehingga memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola aset, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekda Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Senin (20/7/2026).
Melalui kolaborasi erat lintas sektor ini, Pemko Tanjungpinang bersama BPN menargetkan seluruh aset fasum dan fasos perumahan di Tanjungpinang memiliki Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah demi kenyamanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. (din)










Discussion about this post