BATAM, KLIKKEPRI.com — Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya BP Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik guna menjaga efisiensi rantai pasok dan memperkuat daya saing investasi di Batam.
Bagi pengguna jasa yang terlanjur membayar dengan skema tarif baru selama masa transisi, BP Batam berkomitmen akan mengembalikan seluruh selisih dari nilai tarif yang telah dibayarkan tersebut.
Keputusan strategis ini merupakan hasil kesepakatan dari dialog bersama antara BP Batam, asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, serta para pengguna jasa yang digelar di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi ini sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan kepelabuhanan mampu mendongkrak kualitas layanan tanpa memberi beban tambahan bagi dunia usaha.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” ujar Denny.
Denny memaparkan, transformasi di TPK Batu Ampar sebenarnya terus berjalan positif melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, hingga perluasan konektivitas pelayaran internasional.
Hal ini dibuktikan dengan lonjakan volume bongkar muat yang mencapai 222.131 TEUs pada periode Januari-Mei 2026, atau tumbuh 16 persen dengan produktivitas bongkar muat menyentuh 40 box per jam.
Berdasarkan hasil bedah data bersama pelaku usaha, terungkap bahwa komponen tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam sebenarnya hanya berkontribusi sekitar 18 persen terhadap total biaya logistik rute Batam-Singapura.
Sebaliknya, sisa biaya logistik terbesar justru bersumber dari komponen feeder dan transshipment.
Oleh sebab itu, BP Batam akan terus memperkuat ruang dialog terbuka dengan para pelaku logistik untuk mengkaji korelasi antara standar pelayanan, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik secara transparan sebagai basis penyempurnaan regulasi.
“Target kami ke depannya bisa menghadirkan pelayanan pelabuhan yang lebih modern dan meningkatkan kepercayaan investor.
Karena itu, setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” pungkas Denny.(din)










Discussion about this post