Penyelarasan Program dan Strategi Fiskal: Pemkot Ternate Bersiap Hadapi Potensi Pemotongan Dana Pusat untuk RKPD 2027
Pemerintah Kota Ternate telah memulai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2027 pada bulan Juni ini. Upaya ini menjadi krusial mengingat adanya potensi pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai hampir Rp200 miliar. Menghadapi tantangan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Ternate mengambil sikap strategis dengan menerapkan selektivitas dalam menentukan program-program prioritas. Fokus utama adalah memastikan sinkronisasi program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pentingnya Sinkronisasi Program dalam Penyusunan RKPD
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen fundamental yang harus menjadi acuan utama bagi setiap OPD dalam merumuskan program kerja mereka. “RPJMD itu adalah menjadi rujukan atau fokus dalam penyusunan RKPD sehingga seluruh program yang nanti ditelorkan itu tidak lari dari RPJMD kita,” jelas Thamrin saat menjelaskan urgensi penyelarasan program pada Rabu (3/6/2026).
Proses penyusunan RKPD ini didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Thamrin menargetkan seluruh proses penginputan data dan usulan program akan rampung pada awal Juli mendatang. Tahapan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.
Ancaman Berkurangnya Transfer Dana Pusat dan Dampaknya
Di balik proses penyusunan RKPD yang sedang berjalan, Thamrin Marsaoly mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pengalaman pada tahun berjalan menjadi dasar kekhawatiran ini. “Ketakutan kami kalau TKD kita berkurang sama dengan tahun ini. Tahun ini kita kekurangan TKD yang dipotong oleh pemerintah pusat itu totalnya hampir 200 miliar,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Jumlah Rp200 miliar bukanlah angka yang kecil dan dipastikan akan memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan berbagai program di 41 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Keterbatasan anggaran ini menuntut adanya penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Strategi Selektif dalam Menentukan Prioritas Program
Menghadapi potensi pemotongan anggaran tersebut, Thamrin Marsaoly menginstruksikan kepada seluruh kasubag perencanaan dan pimpinan OPD untuk lebih cermat dan teliti dalam menentukan skala prioritas program. “Karena ini uangnya sedikit, pembiayaannya sedikit, maka tentu harus lebih selektif dalam memilih program dan kegiatan,” tegas Thamrin. Prinsip selektivitas ini menjadi kunci agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk program-program yang paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.
Budaya sebagai Program Unggulan Utama
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sektor kebudayaan telah ditetapkan sebagai program unggulan utama Pemerintah Kota Ternate. Thamrin Marsaoly menekankan bahwa identitas Ternate sebagai kota budaya harus terus diperkuat dan dilestarikan. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah persiapan Ternate menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Nasional yang dijadwalkan pada bulan Agustus mendatang.
“Kota Ternate itu adalah kota budaya. Tentu tahun ini salah satu ejawantah dari RPJMD itu kita akan menjadi tuan rumah JKPI nasional,” jelasnya. Program ini tidak hanya sekadar menjadi tuan rumah, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan strategis. Salah satunya adalah pengenalan situs-situs bersejarah seperti benteng-benteng peninggalan sejarah kepada para tamu nasional. Selain itu, inovasi “Run Tourism” juga akan digalakkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian dan promosi aspek kebudayaan.
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Digitalisasi PAD
Selain fokus pada sektor kebudayaan, Thamrin Marsaoly juga menegaskan bahwa pemerintah kota memberikan perhatian serius pada penguatan ekonomi kerakyatan. Program pengembangan seperti “Warung Mama-Mama” menjadi salah satu contoh nyata upaya pemerintah untuk membentengi masyarakat dari ketidakpastian ekonomi global.
“Bantalan ekonomi kita itu ada di ekonomi kelas menengah ke bawah itu. Nah, itulah yang harus mesti kita asah terus,” tandas Thamrin. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah potensi pengurangan dana transfer pusat, Pemerintah Kota Ternate juga berupaya keras dalam mendorong digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pemungutan PAD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Dengan kombinasi strategi penyelarasan program yang matang, penetapan sektor unggulan yang jelas, penguatan ekonomi kerakyatan, dan optimalisasi PAD melalui digitalisasi, Pemerintah Kota Ternate optimis dapat menghadapi tantangan fiskal dan tetap melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.








Discussion about this post