Kontroversi Dadan Hindayana: Dicopot Presiden Prabowo?

Pergantian Kepemimpinan Badan Gizi Nasional: Evaluasi Kinerja dan Kontroversi yang Melingkupi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan melakukan pergantian jajaran pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan Hindayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN, bersama dengan dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya, dicopot dari posisi mereka. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa malam, Juni 2026. Pengganti Dadan Hindayana adalah wakilnya, Nanik Sudaryati Deyang.

Perombakan ini merupakan hasil dari evaluasi kinerja lembaga tersebut yang telah berjalan selama hampir satu setengah tahun masa pemerintahan. Pergantian ini terjadi di tengah sorotan publik yang tajam terhadap berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BGN, terutama terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan saat ini.

Sejumlah kontroversi yang mengemuka selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana menjadi latar belakang utama dari evaluasi dan keputusan pergantian ini. Berikut adalah beberapa isu yang paling banyak disorot:

Sederet Kontroversi Dadan Hindayana di Badan Gizi Nasional

Selama menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana kerap mengeluarkan pernyataan dan merancang program yang menuai kritik dan perdebatan publik. Beberapa di antaranya adalah:

• Pernyataan Mengenai Konsumsi Susu dan Pertumbuhan Tinggi Badan:
  Dadan Hindayana pernah mengemukakan bahwa konsumsi susu sebanyak 2 liter setiap hari telah berkontribusi pada pertumbuhan tinggi badan kedua anak laki-lakinya yang mencapai 181 cm dan 185 cm. Ia berpendapat bahwa tinggi badan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor genetik, melainkan juga oleh asupan gizi yang memadai dan seimbang. Pernyataan ini sontak menimbulkan reaksi keras dari kalangan medis, termasuk dari dokter ternama Tan Shot Yen, yang menganggap klaim tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.

• Usulan Serangga sebagai Sumber Protein dalam Menu MBG:
  Salah satu pernyataan yang paling mengundang kontroversi adalah usulan Dadan mengenai potensi serangga, seperti ulat sagu, sebagai sumber protein dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi sumber daya lokal tersebut. Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Oleh karena itu, menu dapat bervariasi di setiap daerah sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi anak-anak setempat. Namun, usulan ini dianggap tidak sensitif dan berpotensi menimbulkan keengganan di kalangan masyarakat.

• Keterkaitan Gizi Pemain Sepak Bola dengan Performa:
  Dadan Hindayana juga pernah menyatakan pandangannya mengenai korelasi antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa mereka di lapangan. Ia berpendapat bahwa gizi yang kurang memadai menjadi salah satu faktor yang menyulitkan Tim Nasional Indonesia untuk bermain optimal dalam pertandingan 90 menit. Pernyataan ini mendapat respons kritis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyayangkan penyederhanaan masalah performa tim nasional hanya karena isu gizi, serta menganggap pernyataan tersebut berlebihan.

• Penanganan Kasus Keracunan Makanan MBG:
  Beberapa kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG menjadi sorotan tajam terhadap BGN. Dalam salah satu pernyataannya, Dadan menyebut bahwa kasus keracunan tersebut hanya menimpa sebagian kecil siswa. Pernyataan ini dinilai tidak sensitif dan mengabaikan kekhawatiran orang tua mengenai kualitas makanan yang disajikan dalam program tersebut. Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta mengecam pernyataan tersebut sebagai ungkapan yang “bodoh dan tidak bertanggung jawab,” karena mereduksi penderitaan anak-anak menjadi sekadar angka statistik.

• Pengadaan Motor Operasional untuk Program MBG:
  Sebuah video yang menampilkan sejumlah sepeda motor dengan logo BGN sempat viral dan memicu spekulasi publik. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia merinci mekanisme pengadaan dan pembayaran sesuai peraturan yang berlaku.

  

  ADVERTISEMENT

• Aktivitas Golf Saat Terjadi Bencana Alam:
  Sebuah video yang menunjukkan Dadan Hindayana bermain golf saat beberapa wilayah di Sumatra dilanda banjir dan longsor sempat beredar luas dan menimbulkan tudingan kurangnya empati. Dadan memberikan klarifikasi bahwa acara golf tersebut merupakan kegiatan alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bertujuan untuk menggalang dana bagi korban bencana. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan donasi ratusan juta rupiah, yang sebagian dialokasikan untuk bantuan korban banjir di Aceh dan untuk beasiswa.

• Pengangkatan Pegawai SPPG Menjadi ASN:
  Salah satu kebijakan yang juga menimbulkan kontroversi adalah rencana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dadan menyatakan bahwa kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang telah lama bertugas akan diangkat menjadi ASN PPPK. Sementara itu, pegawai inti SPPG yang baru bergabung akan menunggu giliran.

• Anggaran Fantastis untuk Layanan Zoom Meeting:
  Publik juga mempertanyakan pengadaan layanan video conference (zoom meeting) senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Anggaran yang dianggap fantastis ini dijelaskan oleh Dadan Hindayana sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Rincian Alokasi Anggaran yang Menjadi Polemik

Selain kontroversi terkait pernyataan dan kebijakan, beberapa alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh BGN selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana juga menjadi sorotan publik. Beberapa di antaranya meliputi:

• Pengadaan Motor Listrik:
  Dilaporkan adanya pengadaan motor listrik merek Emmo sebanyak 21.800 unit dengan nilai mencapai Rp 1,21 triliun. Harga per unit berkisar antara Rp 42 juta hingga Rp 49,9 juta. Awalnya, motor ini disebut untuk kepala SPPG, namun kemudian BGN mengklarifikasi bahwa motor tersebut untuk operasional SPPG dalam menjangkau daerah pelosok.

• Alat Makan dan Perlengkapan Dapur:
  Pagu anggaran untuk pengadaan alat makan di 315 lokasi SPPG dilaporkan sebesar Rp 89,32 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 68,94 miliar.

• Perangkat Elektronik dan IT:
  BGN membantah pembelian 32.000 unit laptop, dan mengklarifikasi bahwa hanya membeli sekitar 5.000 unit sepanjang tahun 2025. Namun, publik menyoroti kejanggalan pembelian tablet Samsung Galaxy Tab Active5 dengan harga per unit di e-katalog tercatat Rp 17,93 juta, sementara harga pasaran hanya sekitar Rp 9 juta.

• Jasa EO dan Event:
  Terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 113 miliar untuk pembayaran jasa event organizer (EO).

• Pengadaan Kaos Kaki:
  Anggaran untuk pengadaan kaos kaki dilaporkan mencapai Rp 6,9 miliar.

• Anggaran IT dan IoT:
  Anggaran untuk sektor IT di BGN disebut mencapai Rp 1,2 triliun. Dana besar ini dialokasikan untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan terkelola untuk sarana IT dan Internet of Things (IoT).

Alasan Perombakan Pimpinan BGN

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa keputusan pergantian pimpinan BGN ini merupakan hasil dari proses monitoring dan evaluasi yang intensif selama satu setengah tahun terakhir. Beliau menekankan bahwa ada beberapa pertimbangan krusial yang menjadi dasar keputusan tersebut, termasuk masalah kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola makanan.

“Tentunya selama 1 setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki,” ujar Mensesneg.

Beliau merinci bahwa catatan tersebut meliputi masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, kedisiplinan dalam tata kelola, serta kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Pergantian ini diharapkan dapat membawa perbaikan dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas kinerja BGN di masa mendatang.