Delis Dorong Hilirisasi Sawit dan Biodiesel B50

Hilirisasi Sawit Nasional: AKPSI Dorong Keadilan Fiskal dan Percepatan Biodiesel B50

Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menegaskan peran krusial daerah penghasil sawit dalam menopang ketahanan dan kemandirian energi nasional. Melalui audiensi strategis dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, AKPSI menyuarakan berbagai aspirasi demi optimalisasi potensi sawit, mulai dari hilirisasi hingga penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dinilai perlu lebih berkeadilan.

Ketua Harian AKPSI sekaligus Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, memimpin langsung delegasi dalam pertemuan penting ini. Audiensi yang berlangsung di Gedung Sekretariat Jenderal DEN ini membahas tiga agenda utama: sinkronisasi kebijakan hilirisasi sawit nasional, percepatan implementasi mandatori biodiesel menuju B50, dan penguatan hak fiskal daerah melalui skema DBH sawit.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis, mengingat pemerintah tengah mematangkan transisi energi nasional dengan mendorong program biodiesel dari B40 menuju B50. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menekankan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN).

Peran Strategis Daerah Penghasil Sawit

Delis Julkarson Hehi menekankan bahwa daerah penghasil sawit bukan sekadar pemasok bahan baku energi nasional, melainkan juga garda terdepan dalam keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Ia berargumen bahwa hilirisasi sawit dan program biodiesel memiliki dampak ganda, tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat serta memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan.

“Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama,” ujar Delis dalam pertemuan tersebut.

AKPSI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya dalam mendorong transformasi energi menuju implementasi B50 dan pencapaian target Net Zero Emission 2050. Delis menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan energi berbasis sawit tidak hanya berorientasi pada pencapaian target nasional, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil.

“Pemerintah daerah siap berperan aktif mendukung roadmap energi nasional. Namun daerah juga perlu dilibatkan secara konkret, termasuk dalam pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi,” tegasnya.

Usulan Strategis AKPSI untuk Kemajuan Bersama

Dalam audiensi tersebut, AKPSI turut menyampaikan sejumlah usulan strategis yang diharapkan dapat memperkuat posisi daerah penghasil sawit dan memaksimalkan potensi komoditas ini. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:

• Optimalisasi Peran BUMD: AKPSI mengusulkan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit, khususnya melalui kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN), guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Penyelesaian Ketidakpastian Hukum: Isu terkait ketidakpastian hukum mengenai Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit juga diangkat untuk mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
• Penguatan Kerja Sama Transisi Energi: AKPSI menyatakan kesiapan untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan DEN sebagai wujud komitmen penguatan kerja sama dalam transisi energi.
• Dukungan Energi Baru Terbarukan: Anggota AKPSI siap mendukung target pengembangan 100 gigawatt energi baru terbarukan dengan menyediakan lahan potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pengembangan energi berbasis biomassa sawit.

Empat Poin Kesepakatan Strategis

Pertemuan antara AKPSI dan DEN ini membuahkan hasil positif dengan tercapainya empat poin kesepakatan strategis yang akan segera ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini diharapkan dapat mempercepat agenda energi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1. Penguatan Pengawasan Harga Sawit Rakyat: DEN berkomitmen untuk menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian guna memperkuat pengawasan harga sawit rakyat dan mengoptimalkan produktivitas perkebunan. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.
2. Jaminan Pasokan Bahan Baku Biodiesel: DEN bersama AKPSI akan membangun koordinasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) guna menjamin kesiapan pasokan bahan baku biodiesel yang memadai untuk mendukung implementasi program B50. Ketersediaan pasokan yang stabil adalah kunci keberhasilan program ini.
3. Evaluasi Formula DBH Sawit yang Berkeadilan: DEN menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Tujuannya adalah menciptakan skema yang lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan bagi daerah-daerah penghasil sawit.
4. Dukungan Transisi Energi Berkelanjutan: Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mendukung agenda transisi energi nasional yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya sawit secara optimal.

Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan Kalangan Industri periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menyambut baik langkah proaktif AKPSI dalam mendukung percepatan transisi energi nasional. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyediakan pasokan bahan baku (feedstock) merupakan faktor krusial bagi keberhasilan roadmap biodiesel nasional.

“Keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi nasional yang berkelanjutan,” ujar Satya.

Audiensi ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan AKPSI, termasuk Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo selaku Wakil Sekretaris Jenderal AKPSI, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda selaku Ketua Wilayah Kalimantan AKPSI, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani selaku Bendahara III AKPSI, Dewan Penasehat AKPSI Jakobus K. Marlo, serta jajaran Sekretariat AKPSI. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga energi nasional ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemanfaatan sawit yang lebih optimal dan berkeadilan di masa depan.

ADVERTISEMENT