JAKARTA — Dominasi pekerja informal yang semakin meningkat menimbulkan ancaman terhadap fondasi perekonomian nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 5%, penyerapan tenaga kerja formal cenderung melemah seiring perlambatan sektor manufaktur dan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal meningkat dari 59,17% pada Februari 2024 menjadi 59,42% pada Februari 2026. Fenomena ini dianggap sebagai cerminan deindustrialisasi prematur di Indonesia, mengingat kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus menyusut dalam dua dekade terakhir.
Peran Sektor Manufaktur yang Menurun
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menjelaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia selama periode 2005—2025 tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan kontribusinya terhadap PDB terus tergerus.
“Dulu kontribusi manufaktur mencapai 30% sebelum reformasi, kini mungkin hanya 19%. Ini disebut fenomena deindustrialisasi prematur,” ujarnya dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Bob, kondisi ini membuat Indonesia mengikuti pola negara maju yang mengalami penurunan kontribusi manufaktur. Namun, tingkat pendapatan per kapita Indonesia belum mencapai level negara berpendapatan tinggi. Dampak paling nyata terlihat dari dominasi pekerja informal, sementara sektor formal, khususnya manufaktur, terus melemah. Hal ini juga berdampak pada keberlanjutan penerimaan pajak negara.
Bob menekankan pentingnya pembentukan ekosistem industri yang mampu menyerap pekerja formal. Ia menilai pekerja formal tidak hanya sebagai produsen tetapi juga konsumen yang mendukung permintaan industri domestik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memacu peningkatan tenaga kerja formal.
Risiko Terhadap Upah dan Daya Beli
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot, menilai dominasi pekerja informal dapat membawa risiko terhadap kualitas upah dan daya beli masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada industri.
Upah riil pekerja informal dinilai lebih rendah dibandingkan upah minimum, yang dapat diukur melalui indeks Kaitz. Angka ideal indeks Kaitz secara global berada di kisaran 0,4 hingga 0,6. Namun, indeks Kaitz di Indonesia saat ini berada di atas 1, artinya upah minimum terlalu tinggi untuk sektor informal.
Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja formal, Subchan mendorong pemerintah memperluas program pengembangan kemampuan kerja berupa reskilling dan upskilling bagi pekerja kerah biru. Ia menilai dukungan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masih terkonsentrasi pada pekerja kerah putih. Dukungan serupa bagi industri akan membuka kesempatan pekerja informal untuk meningkatkan kompetensi dan beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi.
Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi sektor informal dengan serapan mencapai 155 juta, sedangkan jutaan lainnya belum terserap pasar kerja. Tantangan utama saat ini berasal dari mismatch alias kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Afriansyah menjelaskan, Kemnaker menyiapkan empat pilar strategis ketenagakerjaan pada 2026. Keempat pilar tersebut adalah penguatan pelatihan vokasi melalui skilling dan reskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub, perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kewirausahaan digital untuk menciptakan pelaku usaha baru. Sektor yang dibidik dalam upaya ini mencakup ekonomi kreatif dan industri hijau.
Perspektif Ekonom dan Jaminan Sosial
Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai tren membesarnya pekerja informal menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berkualitas karena gagal menciptakan lapangan kerja formal. Akibatnya, masyarakat terdorong masuk ke sektor informal yang lemah dari segi perlindungan sosial, mulai dari perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua.
Huda menyarankan pemerintah mempercepat investasi sektor riil, khususnya industri padat karya. Kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi perizinan pun dinilai menjadi kunci untuk menarik investasi baru.
Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai pentingnya perluasan pekerjaan formal untuk memperkuat cakupan jaminan sosial pekerja. Ia menegaskan bahwa pekerja informal umumnya hanya diwajibkan mengikuti perlindungan dasar seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pelaksanaannya dinilai masih lemah karena minim pengawasan.
Harapan besar ditempatkan pada perluasan lapangan kerja formal di Tanah Air. Dengan demikian, produktivitas ekonomi nasional dapat meningkat sekaligus memperkuat jaminan sosial bagi pekerja.









Discussion about this post