bali.
, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus memperkuat pengawasan di dunia digital. Melalui Direktorat Penegakan Hukum, DJKI menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi karya intelektual dari anak bangsa.
Sejak 1 Januari 2025 hingga 11 Mei 2026, sebanyak 1.004 situs yang terbukti melanggar hak cipta digital resmi diblokir. Langkah ini diambil untuk menjaga ekosistem kreatif Indonesia tetap aman dari praktik ilegal.
Pada tahun 2025, Direktorat Penegakan Hukum mencatat peningkatan tren pelanggaran hak cipta digital. Konten hiburan menjadi dominasi utama. Situs penyedia film dan serial TV bajakan mendominasi dengan total 401 situs yang ditindak. Selain itu, literatur digital juga menjadi fokus, dengan 258 situs buku digital, webtoon, dan komik bajakan berhasil ditutup.
Selanjutnya, penegakan hukum juga menyasar sektor penyiaran. Sebanyak 198 situs pelanggaran hak siar (broadcasting) diblokir, serta 28 situs lainnya yang terkait dengan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta.
Tren tegas penegakan hukum ini terus berlanjut hingga 2026. Sejak awal tahun hingga 11 Mei 2026, Direktorat Penegakan Hukum kembali berhasil menonaktifkan 119 situs pelanggaran hak cipta. Sektor hiburan video masih menjadi prioritas utama dengan penutupan 61 situs film dan serial TV bajakan.
Otoritas terkait juga menindak tegas 24 situs literatur digital—yang mencakup buku digital, webtoon, hingga komik bajakan—serta 34 situs lainnya yang terbukti memuat konten ilegal di ruang digital.
Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di ruang digital menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tingginya dampak pembajakan terhadap industri kreatif nasional menjadi alasan utama.
Menurut Hermansyah Siregar, penutupan situs bajakan merupakan langkah konkret negara dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan menghargai karya kreatif. Ia menekankan bahwa perlindungan hak cipta adalah kunci utama dalam mendorong ekonomi kreatif.
Ia juga menyoroti dampak buruk pembajakan digital yang merugikan para kreator sekaligus memperlambat roda ekonomi nasional. “Menteri Hukum selalu menyampaikan bahwa kekayaan intelektual harus menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Atas dasar itulah, DJKI berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran di ranah daring. Kami ingin memastikan setiap karya anak bangsa terlindungi dengan layak di ruang digital,” ujar Hermansyah Siregar.
Direktur Penegakan Hukum Arie Ardian Rishadi menjelaskan bahwa penanganan setiap laporan pelanggaran hak cipta dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia menguraikan bahwa setiap laporan harus melewati serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan, proses verifikasi, hingga pemberian rekomendasi penutupan.
Puncaknya, eksekusi pemutusan akses dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. “Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelindungan hak cipta berjalan efektif, sekaligus menjaga ekosistem ekonomi kreatif dari dampak buruk pembajakan digital,” tutur Arie Ardian Rishadi.
Landasan hukum penutupan situs pelanggaran hak cipta ini berpijak pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prosedur ini diperkuat oleh Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo (Nomor 14 dan 26 Tahun 2015), serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur penanganan pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik.
Sejalan dengan upaya tersebut, DJKI mengajak pemegang hak cipta dan masyarakat untuk proaktif memberantas pembajakan dengan melaporkan situs konten ilegal. Laporan permohonan penutupan situs dapat diajukan secara daring melalui laman resmi pengaduan.dgip.go.id.
Sinergi antara pemerintah, pemegang hak, dan masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan pelindungan karya digital sekaligus menyokong pertumbuhan industri kreatif nasional.










Discussion about this post