Peninjauan Jalan Alternatif di Koto Baru, Tanah Datar

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, melakukan peninjauan langsung terkait rencana pembangunan jalan alternatif di belakang Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Peninjauan dilakukan pada Sabtu (9/5/2026).
Jalan baru yang direncanakan sepanjang sekitar 1,3 kilometer ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengurai kemacetan kronis di jalur Padang–Bukittinggi. Masalah kemacetan ini selama puluhan tahun menjadi keluhan masyarakat setempat.
Pada kesempatan tersebut, Andre didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Sebelum turun ke lokasi, Andre juga telah berkoordinasi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang saat itu sedang berada di luar daerah.
Andre memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah menyatakan kesiapan untuk menuntaskan proses pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2026. Setelah lahan rampung, proyek jalan alternatif akan diusulkan masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2027.
“Insya Allah setelah APBD Perubahan, anggaran sudah siap. September kita bisa eksekusi sehingga akhir 2026 ini lahan sudah siap. Jadi Desember 2026 Insya Allah lahannya sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita bisa masukkan di IJD 2027,” ujar Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Progres Pembangunan Jalan Alternatif
Andre menegaskan bahwa pembangunan jalan alternatif Koto Baru kini sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik, sehingga harapan menyelesaikan persoalan kemacetan yang selama ini tak kunjung teratasi semakin terbuka lebar.
“Kita sudah on the track. Konsultasi sudah, lahan juga sudah, tinggal tunggu pembebasan lahan dari Pak Bupati Eka Putra. Tadi Pak Eka juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada masalah,” ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu optimistis proyek tersebut dapat mulai dieksekusi pada 2027 dan menjadi jawaban atas persoalan klasik di kawasan Pasar Koto Baru. “Sehingga kita harapkan kita bisa urai kemacetan di Koto Baru. Masa puluhan tahun ini enggak bisa selesai-selesai? Insya Allah ini kita selesaikan di 2027. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Pusat,” tegas Andre.
Rincian Proyek Jalan Alternatif
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa panjang jalan alternatif yang direncanakan mencapai sekitar 1,3 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 21 ribu meter persegi. “Enggak sampai 2 kilo meter jalan ini, Pak. Ini panjangnya sekitar 1,3 kilo,” ujar Elsa Putra Friandi saat berdialog dengan Andre di lokasi peninjauan.
Elsa Friandj menyebut bahwa proses penghitungan anggaran masih terus disesuaikan karena adanya kenaikan harga aspal. Selain itu, proyek pembangunan jalan tersebut juga akan berdampak pada sekitar 11 rumah warga yang masuk dalam area pembebasan lahan. “Masih penyesuaian karena ada harga aspal naik,” katanya.
Kepala BPJN Sumbar juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung percepatan proyek tersebut melalui APBD Perubahan 2026. “Jadi 21.000 meter persegi butuh lahan, ada 11 rumah yang terdampak. Nah, Pak Eka sudah komit di APBD Perubahan,” ujar Elsa.
Harapan dan Optimisme
Menutup peninjauan itu, Andre Rosiade kembali menyampaikan optimisme agar proyek jalan alternatif Koto Baru benar-benar bisa segera diwujudkan. “Semoga segera tuntas pembangunan jalan baru ini. Nanti terserah mana yang dipakai jalan arah dari Padang atau Bukittinggi. Yang penting pembangunan jalan dulu!” seru Andre.










Discussion about this post