Inisiatif Inggris untuk Membuka Kembali Selat Hormuz
Inggris mengambil inisiatif besar dengan mengumpulkan 40 negara untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz, yang kini menjadi jalur pelayaran minyak vital yang terganggu akibat konflik regional. Pertemuan ini dilakukan tanpa melibatkan Amerika Serikat (AS), sekutu tradisional yang selama ini dominan dalam isu keamanan global. Ini menandai pergeseran dinamika geopolitik yang signifikan.
Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi utama dunia, di mana sekitar 20 persen pasokan minyak global melintas setiap harinya. Namun, situasi semakin kompleks karena meningkatnya ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. Langkah-langkah yang diambil oleh Iran, seperti pembajakan rute pelayaran internasional, telah memicu ancaman terhadap stabilitas ekonomi global.
Pertemuan ini secara khusus membahas upaya membuka kembali jalur pelayaran minyak yang tersendat akibat konflik antara AS-Israel melawan Iran. Dengan menteri luar negeri masing-masing negara, pertemuan tersebut digelar secara virtual pada Kamis (2/4/2026). Tujuan utamanya adalah mencari solusi non-militer dan diplomasi untuk memastikan keamanan perlintasan minyak dunia.
Menekankan Solusi Diplomatis
Menjelang pertemuan, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan bahwa pemblokadean Selat Hormuz dianggap sebagai langkah ceroboh. Penutupan jalur pelayaran vital itu dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi global. “Kita telah melihat Iran membajak rute pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” ucap Cooper dalam pembukaan yang disiarkan media sebelum pertemuan berlanjut secara tertutup.
Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, hampir seluruh aktivitas di Selat Hormuz terhenti akibat serangan balasan Iran terhadap kapal-kapal komersial serta ancaman serangan lanjutan. Kondisi ini memicu lonjakan tajam harga minyak mentah dan berdampak luas di pasar global. Untuk itu, negara-negara peserta sepakat menandatangani pernyataan yang mendesak Iran menghentikan pemblokadean selat.
Koalisi Masih Tahap Awal
Sementara itu, diplomat Eropa mengatakan bahwa pembentukan koalisi ini masih berada di tahap awal. Inggris dan Perancis diketahui memimpin. Pertemuan ini dilaporkan membahas negara mana saja yang siap berpartisipasi dalam koalisi serta opsi diplomatik dan ekonomi untuk mendorong Iran membuka Selat Hormuz.
Sebagaimana dilansir dari London South East, Kamis, koalisi ini berakhir tanpa kesepakatan spesifik. Namun, salah satu pejabat mengatakan bahwa ada kesepakatan umum bahwa Iran tidak boleh diperbolehkan membelakukan biaya transit pada kapal di jalur pelayaran itu. Ia menyebut, semua negara harus dapat menggunakan Selat Hormuz secara bebas.
Tidak Melalui Jalur Militer
Perdana Menteri Inggris Challands menyatakan secara eksplisit bahwa solusi yang diinginkan bukan lewat jalur militer. Upaya membuka selat dengan kekuatan militer tampaknya tidak menjadi pilihan, lantaran Iran dapat menargetkan kapal dengan rudal anti-kapal, pesawat nirawak (drone), kapal cepat, dan ranjau. “Keir Starmer (Perdana Menteri Inggris) tidak tertarik untuk terlibat dalam perang ini. Sebagian besar negara yang berkumpul tidak tertarik terlibat dalam perang,” kata Challands.
Pertemuan ini akan ditindaklanjuti minggu depan. Challands menyebut perencana militer dari Kementerian Pertahanan Inggris akan bertemu kembali dengan beberapa pihak untuk membahas cara memastikan keamanan pelayaran setelah perang berakhir.
Fokus pada Aktivitas Diplomatis
Sementara itu, sebelumnya Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengamini bahwa pemulihan pelayaran tidak akan mudah. Front persatuan dari kekuatan militer dan aktivitas diplomatik disebut-sebut dibutuhkan di samping kemitraan dengan industri maritim.
Nada yang sama juga datang dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pada Kamis, ia mengatakan bahwa meluncurkan operasi militer untuk memaksa pembukaan selat adalah hal yang tidak layak. “Ini tidak pernah menjadi opsi yang kami dukung karena tidak realistis,” ujarnya.
Negara-Negara yang Terlibat
Negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan ini antara lain Perancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Laporan Al Jazeera di London juga menunjukkan bahwa koalisi ini turut melibatkan negara-negara Skandinavia, negara-negara Baltik, Bahrain, Panama, dan Nigeria.
Sementara itu, pemberitaan ini juga menulis bahwa AS tak masuk pertemuan menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa mengamankan jalur air bukanlah tugas negaranya. Trump meremehkan sekutu-sekutu Eropa AS karena enggan mendukung perang. Terbaru, ia juga memberikan ancaman untuk menarik AS keluar dari North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Pertemuan ini dipandang sebagai sinyal kepada pemerintahan Donald Trump bahwa Eropa mulai menata langkah untuk mengamankan negaranya, seiring ancaman Presiden AS yang akan meninggalkan NATO.
Discussion about this post