JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sebanyak 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga meraih keuntungan sebesar Rp40,8 miliar dari hasil korupsi kuota haji tambahan pada periode 2023-2024.
Pengungkapan ini terjadi setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus haji dan menetapkan dua tersangka baru, yaitu Asrul Azis Taba (ASR) yang merupakan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri serta Ismail Idham (ISM) yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa kedua tersangka meminta kuota haji khusus tambahan yang melebihi ketentuan sebesar 8%.
“Selanjutnya, kedua tersangka saudara ISM dan saudara ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0),” ujar Asep, Senin (30/3/2026).
Untuk mendapatkan kuota haji khusus tambahan, ISM memberikan uang kepada oknum pejabat di Kementerian Agama sebesar US$30.000 dan US$5.000, serta 16.000 Riyal Saudi. Dengan adanya transaksi tersebut, Maktour memperoleh keuntungan ilegal di tahun 2024 sebesar Rp27,8 miliar, sedangkan Asrul Azis memberikan dana sebesar US$406.000.
“Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar,” ucap Asep.
Adapun oknum yang dimaksud adalah mantan Stafsus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex dan Hilman Latief selaku Dirjen PHU.
“Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu,” tandas Asep.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gus Alex dan Yaqut sebagai tersangka, di mana keduanya telah ditahan. Selain itu, untuk pihak lainnya yang terlibat namun belum ditetapkan sebagai tersangka, KPK masih mencari alat bukti yang kuat.
Dalam kasus ini, kuota haji tambahan yang seharusnya dibagi menjadi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus diubah menjadi 50%:50%. Selain itu terdapat pengumpulan komitmen fee agar para PIHK memperoleh kuota haji khusus tambahan. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.
Beberapa poin penting terkait kasus ini antara lain:
- Penyalahgunaan kuota haji: Kuota haji tambahan yang seharusnya dibatasi hanya 8% justru digunakan secara berlebihan.
- Keterlibatan pihak-pihak tertentu: Ada indikasi keterlibatan oknum pejabat di Kementerian Agama yang memfasilitasi pemberian uang sebagai bentuk suap.
- Keuntungan ilegal: Delapan PIHK yang terkait dengan tersangka ASR memperoleh keuntungan sebesar Rp40,8 miliar dari tindakan korupsi.
- Kerugian negara: Kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar, sesuai hasil perhitungan BPK.
Kasus ini menunjukkan betapa rentannya sistem pengelolaan kuota haji yang bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. KPK akan terus memperkuat investigasi dan memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.










Discussion about this post